Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/06/2021, 18:37 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pengamat intelijen dan militer Susaningtyas NH Kertopati mengatakan, modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan oleh Republik Indonesia (RI).

Apalagi, kata dia, RI adalah negara besar dan kaya sehingga membutuhkan pertahanan yang kuat.

Hal ini ia sampaikan sebagai respons dari rencana pemerintah dalam melakukan investasi alutsista sebesar Rp 1.700 triliun selama 25 tahun.

Susaningtyas atau yang akrab disapa Nuning menekankan, pembenahan alutsista TNI harus bersifat interoperability atau interoperabilitas.

Untuk diketahui, interoperabilitas disebut sebagai kemampuan dalam membuat sistem dan organisasi agar dapat saling bekerja sama.

Baca juga: Turki dan Iran Selesai Gelar Operasi Gabungan Anti-teror Pertama Kali

“Tujuannya, agar seluruh alutsista di tiga matra TNI, yaitu angkatan darat (AD), angkatan laut (AL), dan angkatan udara (AU) dapat digunakan secara terintegrasi," ujar Susaningtyas dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (16/6/2021).

Dengan demikian, lanjut dia, ketika operasi gabungan digelar maka alat komunikasi tetap terintegral ke dalam sistem meskipun berbeda jenis pada setiap angkatan.

"Selain itu, pembenahan bersifat communability juga dibutuhkan agar suku cadang dan atau logistik alutsista yang diadakan oleh suatu angkatan dapat memenuhi kebutuhan angkatan,” ucap Nuning.

Ia mencontohkan, suku cadang tank milik angkatan darat dapat digunakan oleh panser Korps Marinir.

Begitu pula, amunisi meriam kaliber 40 milimeter (mm) milik angkatan laut dapat mendukung kebutuhan pesawat tempur angkatan udara.

Baca juga: Latihan Bersama di Pekanbaru, TNI dan AU AS Kerahkan 6 Pesawat Tempur F-16

“Maka pembenahan alutsista tersebut dituntut mencapai level minimax, yaitu minimal dari semua kondisi maksimal,” ucap Nuning.

Menurut Nuning, kondisi alutsista saat ini tidak cukup kuat untuk menghadapi ancaman yang ada. Contohnya, dalam mengurus Papua apabila tidak dilengkapi sistem pertahanan kuat dan sumber daya manusia (SDM) mumpuni maka akan sulit mengatasinya.

“Untuk itu, Indonesia butuh penguatan industri pertahanan dalam negeri, seperti pabrik propelan, satelit komunikasi pertahanan mandiri dan unmanned aerial vehicle (UAV). Hal ini adalah mimpi yang harus diwujudkan ke depan,” imbuhnya.

Pembenahan kompetensi dan kapasitas tempur

Selain pembenahan alutsista yang terintegrasi, Nuning menekankan, penataan kompetensi dan kapasitas tempur prajurit TNI juga harus diutamakan.

Dalam penataan tersebut harus sesuai alutsista baru, sekaligus pembenahan organisasi TNI.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com