Menurut Bawaslu, Ini Tantangan yang Harus Dihadapi dalam Proses Persiapan Pemilu 2024

Kompas.com - 16/06/2021, 16:42 WIB
Fritz Edward Siregar di Bawaslu, Jakarta, Selasa (28/5/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariFritz Edward Siregar di Bawaslu, Jakarta, Selasa (28/5/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam proses persiapan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Adapun tantangan pertama yakni terkait sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu dan bagaimana menyingkronkannya.

"Kalau kebetulan di Bawaslu kebetulan seluruh Bawaslu kabupatenya baru akan selesai pada tahun 2023 sedangkan mereka yang sudah mengerjakan 2/3 dari pekerjaan proses pemilunya apakah bagaimana kesinambungannya," kata Fritz dalam diskusi yang disiarkan secara daring, Rabu (16/6/2021).

Tantangan berikutnya adalah adanya kewajiban partai politik untuk melakukan verifikasi secara administrasi dan secara faktual.

"Itu perlu kita lakukan persiapan sehingga tidak ada yang kehilangan hak politik dari calon peserta partai politik atapun anggota partai politik yang namaya diminta untuk menjadi partai politik tapi juga tidak diverifikasi terlebih dahulu oleh partai politik," ujarnya.

Baca juga: Untuk Kesuksesan Pemilu 2024, Mendagri Ajukan Anggaran Rp 1,902 Triliun

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tantangan selanjutnya adalah, kondisi dari para peserta pemilu seperti calon legislatif (caleg) ataupun calon kepala daerah.

Pasalnya, pada pemilu-pemilu sebelumnya banyak juga sengketa yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan kondisi caleg atau calon kepala daerah.

"Bagaimana kemudian dia sudah selesai dari ASN apa tidak, bagaimana surat pinda dari partai politik politik, kemudian persyaratan umurnya," ujarnya.

"Dan bagaimana apakah data itu bisa diakses oleh pengawas atau tidak ini juga bisa menjadi bagian proses administrasi yang bisa disiapkan oleh KPU dan juga bisa dapat kita akses sebagai pengawas," lanjut dia.

Sementara tantangan terakhir, yakni terkait pemutakhiran data pemilih yang tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus dilakukan dengan sinergi antar penyelenggara pemilu.

Baca juga: Bertepatan dengan Hari Galungan, DPR Bakal Geser Jadwal Pemilu 2024

"Apakah kita tetap kalau minta mengacu pada Undang-Undang maka kita harus fokus bahwa tetap pelaksanaannya harus mengacu pada KTP elektornik," ungkapnya.

"Tapi kalau kita bisa melihat pada pengalaman hari ini, dalam beberapa kasus misalnya masih ada daerah yang belum dapat proses perekaman," ucap Fritz.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Nasional
Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Aturan Baru Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM Level 4 Dirilis, Ini Ketentuannya

Nasional
Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Kunjungan ke Kaltim, Menko PMK Imbau Perusahaan Besar Bantu Kebutuhan Oksigen Lewat CSR

Nasional
Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Mahfud Ajak Kerja Sama Ormas Keagamaan Tekan Kasus Covid-19

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

Nasional
Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Wapres Minta Ulama Jaga Keselamatan Negara dari Potensi Ketidakpercayaan Masyarakat

Nasional
Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Cerita Budiman Sudjatmiko Dituding Jadi Dalang Kerusuhan 27 Juli 1996

Nasional
Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X