Kompas.com - 09/06/2021, 14:04 WIB
Mendagri Tito Karnavian saat memberikan paparan ketika meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di Dining Hall kompleks Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (31/3/2021). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAMendagri Tito Karnavian saat memberikan paparan ketika meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di Dining Hall kompleks Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (31/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran 2022 sebesar Rp 1,902 triliun dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Untuk itu, dia berharap DPR dapat menyetujui dan mengakomodasi kebutuhan anggaran itu dalam pagu anggaran tahun 2022.

"Berkaitan dengan hal tersebut, mohon dukungan dari Komisi II DPR RI, agar kebutuhan anggaran sebesar lebih kurang Rp 1,902 triliun dapat disetujui dan diakomodir dalam pagu anggaran Kemendagri tahun 2022," kata Tito dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Curhat Menteri Investasi ke DPR: Naik Level Jadi Kementerian, tapi Anggaran Diturunkan

Ia mengungkapkan, jumlah nominal tersebut didapat berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait lainnya.

Adapun rapat koordinasi itu, kata Tito, berlangsung pada 23 Maret 2021.

Lebih lanjut, Tito mengaku telah merinci pembagian alokasi dana Rp 1,902 triliun ke dalam beberapa kelompok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertama, untuk Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) akan dialokasikan sebesar Rp 1,6 triliun.

"Mulai dari pengembangan teknologi, informasi layanan publik yang terintegrasi. Kemudian seleksi penyelenggara Komisioner KPU dan Bawaslu. Gerakan atau kampanye partisipasi masyarakat sukses Pemilu serentak 2024. Kemudian forum komunikasi sosial politik dalam rangka untuk mendukung suksesnya Pemilu serentak dan lain-lain," jelasnya.

Baca juga: Polri Usul Tambahan Anggaran Rp 28,584 Triliun, Rp 63,7 Miliar untuk Pengamanan Ibu Kota Baru

Kemudian, lanjut Tito, untuk Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil) akan digelontorkan dana sebesar Rp 5,3 miliar.

Dana itu digunakan untuk banyak hal di antaranya peningkatan peran camat dalam rangka kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu hingga masalah keamanan akibat pandemi Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X