Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/06/2021, 15:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim meminta proses vaksinasi Covid-19 dipercepat lantaran lonjakan kasus positif virus corona yang kembali terjadi beberapa hari terakhir.

Secara khusus, ia pun meminta agar Presiden Joko Widodo memimpin secara langsung program vaksinasi agar berbagai hambatan yang ada dapat terselesaikan.

"Mau tidak mau, entah bagaimana caranya, proses vaksinasi harus dipercepat perluasan jangkauannya kepada masyarakat. Untuk percepatan vaksinasi inilah, Presiden Jokowi perlu memimpin sendiri program vaksinasi agar hambatan-hambatan pelaksanaan vaksinasi dapat diretas dengan mudah," kata Luqman dalam keterangannya, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Panggil Anies, Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 DKI Dipercepat Khususnya di Daerah Padat Penduduk

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR itu, percepatan vaksinasi ini dapat tercapai apabila dalam satu hari program menjangkau minimal dua juta orang.

Jika hal tersebut dilakukan, kata dia, bukan tidak mungkin akan tercipta kekebalan komunal dalam waktu yang tidak lama.

"Maka dalam waktu tidak lama akan tercipta kekebalan komunal yang menjadi syarat utama pandemi Covid-19 ini berakhir dan kehidupan dapat berjalan normal kembali," ucap dia. 

Kendati demikian, Luqman menyoroti peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa waktu terakhir di sejumlah daerah.

Ia menilai, ada dua faktor yang terjadi yaitu pertama, adanya varian baru virus corona yang diperkirakan lebih cepat penularannya.

Faktor kedua meningkatnya kasus itu dinilai karena kebijakan pemerintah mengizinkan tempat wisata dibuka saat libur panjang Lebaran.

"Kebijakan pemerintah yang mengizinkan tempat-tempat wisata dibuka pada libur panjang lebaran kemarin, layak disebut sebagai faktor yang membuat parah penyebaran Covid-19 saat ini," ucap Luqman.

Baca juga: Dua Guru dan Kepsek SDN Kenari 08 Positif Covid-19, PTM Dihentikan

Lebih lanjut, Luqman juga mengapresiasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang bergerak cepat menindaklanjut adanya lonjakan kasus Covid-19 dengan mengencangkan kembali pelaksaanaan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM).

Adapun hal tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021 kepada pemerintah daerah (Pemda).

"Pemerintah daerah dan masyarakat memang perlu terus menerus diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena gejala kejenuhan masyarakat atas pandemi Covid-19 terjadi secara meluas," ujar dia. 

Menurut dia, lonjakan kasus itu juga terjadi karena sebagian pemda mulai kendor dalam pengendalian Covid-19 di daerah sendiri.

Meski mengapresiasi instruksi tersebut, Luqman tetapi menilai bahwa hal itu belum cukup mengatasi masalah.

Sebab, ia melihat sudah terjadi kejenuhan masyarakat yang meluas di tengah naiknya kembali angka penularan Covid-19.

Hal itu dinilainya sangat merisaukan. Luqman berharap pemerintah terus meyakinkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.

Baca juga: F-PAN Usul Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Kunjungi Mal hingga Tempat Wisata di Jakarta

Kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan pasca libur Lebaran 2021.

Tiga minggu selepas Lebaran, kasus virus corona tercatat naik lebih dari 50 persen.

"Di tahun ini terjadi kenaikan sebesar 53,4 persen pada tiga minggu setelah periode Idul Fitri," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (9/6/2021).

Penambahan kasus harian pun terus meningkat. Beberapa hari terakhir kasus Covid-19 bertambah lebih dari 8.000 kasus setiap harinya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Gagal Ginjal Terjadi Lagi, Pakar: Memalukan dan Memprihatinkan

Kasus Gagal Ginjal Terjadi Lagi, Pakar: Memalukan dan Memprihatinkan

Nasional
Firli Bantah Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung karena Beda Pendapat soal Penanganan Perkara

Firli Bantah Direktur Penuntutan KPK Balik ke Kejagung karena Beda Pendapat soal Penanganan Perkara

Nasional
Surya Darmadi Dituntut Seumur Hidup, Mahfud: Bagus, Korupsinya Rugikan Keuangan dan Ekonomi Negara

Surya Darmadi Dituntut Seumur Hidup, Mahfud: Bagus, Korupsinya Rugikan Keuangan dan Ekonomi Negara

Nasional
Jokowi: Data adalah 'New Oil', Keamanannya Harus Jadi Perhatian

Jokowi: Data adalah "New Oil", Keamanannya Harus Jadi Perhatian

Nasional
Ketika Ketua Komisi III Minta Maaf kepada KPK...

Ketika Ketua Komisi III Minta Maaf kepada KPK...

Nasional
Garuda Usul Biaya Penerbangan Haji 2023 Turun Jadi Rp 33,4 Juta

Garuda Usul Biaya Penerbangan Haji 2023 Turun Jadi Rp 33,4 Juta

Nasional
Verrell Bramasta Gabung PAN, Bakal 'Nyaleg' di Jabar pada Pemilu 2024

Verrell Bramasta Gabung PAN, Bakal "Nyaleg" di Jabar pada Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Minta Kota-kota Besar Mulai Berpikir Bangun MRT dan LRT

Jokowi Minta Kota-kota Besar Mulai Berpikir Bangun MRT dan LRT

Nasional
Immanuel Ebenezer Sebut Sudah Izin Ganjar soal Pembubaran GP Mania, tapi Tak Direspons

Immanuel Ebenezer Sebut Sudah Izin Ganjar soal Pembubaran GP Mania, tapi Tak Direspons

Nasional
Jurnalisme Warga dan Peran Pers Nasional sebagai Penyaring Berita Hoaks

Jurnalisme Warga dan Peran Pers Nasional sebagai Penyaring Berita Hoaks

Nasional
Golkar Bakal Bertemu PKB, PAN Yakin KIB Tak Ditarik Koalisi Lain

Golkar Bakal Bertemu PKB, PAN Yakin KIB Tak Ditarik Koalisi Lain

Nasional
Imbas Gempa Jayapura, 4 Warga Meninggal Dunia

Imbas Gempa Jayapura, 4 Warga Meninggal Dunia

Nasional
Anggota Komisi III Nilai Turunnya Indeks Persepsi Korupsi karena Perilaku Pemerintah

Anggota Komisi III Nilai Turunnya Indeks Persepsi Korupsi karena Perilaku Pemerintah

Nasional
Hari Pers Nasional 2023, Media Diminta Lebih Profesional Sebarkan Informasi

Hari Pers Nasional 2023, Media Diminta Lebih Profesional Sebarkan Informasi

Nasional
KPK Tangani 120 Perkara pada 2022, Mayoritas Penyuapan dan Gratifikasi

KPK Tangani 120 Perkara pada 2022, Mayoritas Penyuapan dan Gratifikasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.