Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Anggap Langkah Jokowi yang Minta Relawan Tak Buru-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024 Sudah Tepat

Kompas.com - 15/06/2021, 10:28 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai, langkah yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk meminta relawan yang tergabung dalam Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi tak terburu-buru menentukan sikap terkait Pemilu 2024, sudah tepat.

Pasalnya, Demokrat berpandangan bahwa saat ini yang seharusnya menjadi fokus bersama adalah penanganan krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Presiden Joko Widodo sudah memilih langkah tepat. Fokus pada penanganan krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang kita hadapi saat ini," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/6/2021).

Menurut Herzaky, akan kurang elok dan kurang pas apabila Presiden Jokowi ikut membahas dan terlibat aktif dalam persiapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab, Jokowi dinilai masih punya tanggung jawab besar untuk bersama rakyat menghadapi pandemi.

"Rakyat memilih beliau untuk mengurus negara ini, mengurus rakyat, untuk periode kedua 2019-2024. Bukan untuk ikut-ikutan memikirkan Pilpres 2024 yang masih tiga tahun lagi," ujarnya.

Baca juga: Antara Relawan Jokowi, Ganjar Pranowo, PDI-P, dan Pilpres 2024

Terlebih, lanjut dia, masa tugas Jokowi sebagai Presiden RI masih cukup panjang yaitu tersisa tiga tahun.

Oleh karena itu, Herzaky berpendapat bahwa sebaiknya tidak ada yang menarik Jokowi untuk kepentingan politik praktis 2024.

"Biarkan beliau menyelesaikan masa jabatannya dengan baik dulu hingga 2024," tuturnya.

Kendati demikian, Partai Demorkat menyadari bahwa angin Pilpres 2024 bertiup cukup kencang ke berbagai lini.

Menurut Herzaky, saat ini seakan hampir tak ada ruang yang tidak terkena demam Pilpres 2024 yang terlalu dini.

Atas hal tersebut, ia berpesan agar ruang untuk membahas Pilpres 2024 di masyarakat, tak dihalang-halangi atau dibatasi.

"Tentunya, kita tidak bisa menghalang-halangi jika ada rakyat atau elemen masyarakat yang membahas Pilpres 2024. Namanya aspirasi publik, dalam iklim demokrasi, sah-sah saja," kata dia.

"Jangan malah karena tidak sesuai dengan maunya kita, kemudian malah dihalang-halangi. Jadi, ruang untuk membahas Pilpres 2024, jangan malah dibatasi," sambung Herzaky.

Baca juga: Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta relawan yang tergabung dalam Seknas Jokowi tak terburu-buru menentukan sikap terkait Pilpres 2024.

Jika waktunya sudah tepat, kata Jokowi, ia akan angkat bicara soal hal itu.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Seknas Jokowi yang digelar Sabtu (12/6/2021).

"Nanti pada saatnya, saya akan berbicara. Saya akan menyampaikan ke mana kapal besar relawan Jokowi ini kemudinya akan kita arahkan," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com