Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Kompas.com - 13/06/2021, 19:02 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, tak sedikit pihak yang menarik-narik organisasi relawan yang tergabung dalam Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Meski demikian, ia tak menyebut secara rinci pihak yang dimaksud.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Seknas Jokowi yang digelar Sabtu (12/6/2021).

"Sekarang saja sudah ada relawan Jokowi yang ditarik-tarik mendukung si A, sudah ada yang dirayu-rayu mendukung si B, dan dirangkul oleh si C, dan sebagainya, tetapi masih lebih banyak lagi relawan yang masih menunggu," kata Jokowi.

Baca juga: Berikut Daftar 19 Relawan Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN

Jokowi mengaku tak heran pada hal tersebut. Sebab, menurut dia, Seknas Jokowi berada pada posisi yang seksi.

Ia yakin relawan akan ditarik ke sana ke mari oleh para calon yang ingin maju di Pilpres 2024. Jokowi juga yakin banyak pihak yang hendak mendekati relawan.

"Kenapa begitu? Karena para relawan ini telah terbukti bisa mengantarkan saya menjadi Presiden RI 2 periode. Benar enggak?" ujar dia.

Belakangan, kata Jokowi, banyak relawan yang juga bertanya ke dirinya mengenai sikap Seknas jelang Pilpres 2024.

Namun, ia meminta para relawan untuk bersabar dan tidak terburu-buru. Ia mengajak relawannya mempelajari kontestasi dan peta politik dengan baik.

Menurut dia, waktu yang ada masih cukup untuk mengamati situasi.

"Jangan tergesa-gesa, ojo kesusu (jangan terburu-buru)," ucap Jokowi.

"Nanti pada saatnya saya akan berbicara. Saya akan menyampaikan ke mana kapal besar relawan Jokowi ini akan kemudinya kita arahkan," kata dia.

Baca juga: Ada Relawan Kembali Usung Mega-Prabowo, Gerindra: Terpicu Peresmian Patung Bung Karno

Alih-alih fokus pada pilpres, Jokowi mengajak para relawan membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Ia menyebut, pandemi telah menyebabkan krisis kesehatan dan ekonomi.

Kesehatan dan keselamatan rakyat, kata dia, wajib diutamakan. Laju ekonomi di Tanah Air pun harus bisa segera tumbuh.

"Saya juga menaruh harapan besar kepada Seknas untuk ikut mengawal agenda-agenda strategis nasional untuk menuju Indonesia maju," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com