Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Kompas.com - 12/06/2021, 21:57 WIB
Wahyuni Sahara,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Jakarta, KOMPAS.com - Penyidik Senior KPK Novel Baswedan menyatakan bahwa ia dan 74 pegawai yang tidak lolos lainnya sudah pernah meminta hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada pejabat pengelola informasi di KPK.

Namun, hasil tersebut tidak pernah diberikan dengan alasan rahasia.

Hal itu diungkap Novel dalam tayangan YouTube Haris Azhar. Kompas.com telah mendapatkan izin dari Haris Azhar untuk mengutip perbincangannya dengan Novel pada hari Sabtu (12/6/2021).

"Kita lihat hasil tesnya sampai sekarang enggak diberikan. Kami pribadi bersurat ke pejabat pengelola informasi di KPK untuk memberikan hasil tes. Tapi, sampai sekarang enggak ada. Udah begitu, alasannya itu rahasia," ujar Novel.

Baca juga: Betulkah Ada Operasi Senyap di Balik TWK KPK?

Novel menilai ada kejanggalan mengapa KPK tidak menunjukkan hasil TWK kepada para pegawai. Ia curiga, TWK ini hanya sebagai alat untuk menghabisi para pekerja yang benar dalam upaya memberantas korupsi. 

"Ini disembunyikan hasilnya. Bagaimana kita tidak melihat ini sebagai permasalahan," ucapnya.

Hasil TWK, kata Novel, sudah seharusnya diperlihatkan kepada pegawai KPK yang mengikuti tes sebagai feedback, bukan malah dirahasikan. Ia pun menganalogikan hasil TWK ibarat rekam medis di rumah sakit. 

Baca juga: Menindaklanjuti Nasib 75 Pegawai Tak Lolos TWK, KPK Anggap Penting

"Sekarang kita berikan analogi, kalau kita ke dokter kita sakit diperiksa, ada medical record. Kalau orang lain minta itu rahasia. Tapi kalau dirinya sendirinya yang minta ya harus diberikan," kata Novel.

Novel mengklaim orang-orang yang tidak lulus dalam TWK adalah mereka yang diyakini bekerja dengan benar dalam memberantas korupsi mulai dari penindakan hingga pencegahan.

"Ketika kita lihat lagi siapa saja yang tidak lulus, ternyata adalah orang-orang yang pekerja benar. Ada klaster wadah pegawai, klaster menangani kasus besar maupun orang-orang yang berkontribusi besar di pencegahan," kata dia.

Baca juga: Novel Mengaku Sempat Bertanya kepada Firli Bahuri tentang Urgensi TWK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com