Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Anggota Komisi IV DPR: Lonjakan Kasus Covid-19 di Bangkalan Tak Berdampak secara Ekonomi, tapi...

Kompas.com - 11/06/2021, 16:14 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Slamet Ariyadi mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur (Jatim) tidak memiliki dampak terlalu besar secara ekonomi.

Sebab, kata dia, masyarakat masih mematuhi protokol kesehatan (prokes).

“Sejauh ini, lonjakan kasus Covid-19 di Bangkalan tidak terlalu berdampak secara ekonomi dan masyarakat belum terlalu merasakan, tapi muncul kekhawatiran di antara mereka yang menggunakan jalur akses jembatan Suramadu," kata Ariyadi dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (11/6/2021).

Pasalnya, lanjut dia, pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 berupa test swab dan sejenisnya belum secara merata. Utamanya, di jalur akses Jembatan Suramadu yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Madura.

Baca juga: Test Swab PCR Gratis di Batam, Pemkot Sasar Orang dengan Kategori Kontak Erat

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rangka kunjungan program Suara Daerah Pemilihan (Dapil) TV Parlemen di Kabupaten Bangkalan.

Untuk diketahui, situasi pandemi Covid-19 di Bangkalan, Pulau Madura dikabarkan memburuk. Guna mengatasi hal ini, Satgas Covid-19 setempat telah memberlakukan karantina wilayah lockdown di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan rumah sakit (rs) sejak adanya temuan lonjakan kasus.

Adapun sebanyak tujuh rumah sakit di Surabaya sudah disiapkan untuk membantu meringankan beban penanganan pasien Covid-19 di Bangkalan.

Dalam kesempatan tersebut, Aryadi turut memberikan apresiasi kinerja otoritas kesehatan setempat. Sebab, mereka telah berupaya menekan perkembangan pandemi Covid-19 di daerah Madura dan perbatasan hingga ke beberapa kabupaten di Provinsi Jatim.

Baca juga: Usai Minta Maaf soal Penilaian, Menkes Berterima Kasih ke Tenaga Kesehatan di DKI Jakarta

“Upaya dari satgas Covid-19 yang bertugas di Madura dan perbatasan dengan Kota Surabaya di Jatim patut diapresiasi. Hal ini sebagai langkah untuk mencegah perkembangan pandemi Covid-19 di Madura dan Provinsi Jatim lainnya”, imbuh anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Lebih lanjut, ia berharap penyekatan yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Madura seperti Sampang, Pamekasan dan Sumenep juga dapat dicegah.

Dengan demikian, perkembangan Covid-19 di pulau Madura dapat diatasi dengan sebaik-baiknya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan itu, Aryadi turut membagikan masker kepada masyarakat di sejumlah daerah padat kegiatan. Salah satu daerah yang menjadi lokasi pembagian masker adalah Kabupaten Sampang.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Absen Sidang UU Cipta Kerja di MK, Ini Respons KSPI

Hal itu ia lakukan guna membangun kesadaran dalam masyarakat akan pentingnya penerapan prokes ketika masa pandemi Covid-19.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com