Kompas.com - 11/06/2021, 08:50 WIB
Ilustrasi wisuda KOMPAS.COM/ShutterstockIlustrasi wisuda

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri akan mendapatkan gelar profesor atau guru besar tidak tetap dari Universitas Pertahanan, Jumat (11/6/2021) ini.

Ia akan dikukuhkan sebagai guru besar tidak tetap dalam Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik. Sebagai tanda sah menjadi profesor, Mega bakal menyampaikan pidato akademik di hadapan senat guru besar Universitas Pertahanan.

Tema orasi ilmiah Mega adalah "Kepemimpinan Strategis pada Masa Kritis". Ia membahas soal prestasi dirinya sendiri semasa menjadi presiden pada 2001-2004.

Tulisan ilmiah Mega berjudul "Kepemimpinan Presiden Megawati pada Era Krisis Multidimensi 2001-2004" telah terbit di Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Universitas Pertahanan pada April 2021 Volume 11 Nomor 1.

Rektor Universitas Pertahanan, Laksamana Madya (TNI) Amarulla Octavian mengatakan, Mega berhasil menyelesaikan beragam konflik sosial selama mengemban tugas sebagai presiden. Di antaranya, konflik di Ambon dan Poso, serta pemulihan pariwisata usai peristiwa bom Bali.

Baca juga: Menanti Sidang Senat Terbuka Unhan RI yang Akan Beri Megawati Gelar Profesor Kehormatan

"Pemberian gelar itu juga tidak terlepas dari kepemimpinan Ibu Megawati dalam menghadapi krisis multi dimensi di era pemerintahannya," kata Amarulla.

Gelar serupa

Mega tak sendiri, gelar serupa juga pernah diterima sejumlah tokoh tanah air. Pada Juni 2014, Universitas Pertahanan memberikan gelar guru besar kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Presiden RI keenam itu menerima gelar sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Ketahanan Nasional. SBY menjadi profesor pertama di Indonesia dalam bidang tersebut.

Dikutip dari situs Kementerian Pertahanan, pemberian gelar guru besar itu mempertimbangkan penguasaan ilmu ketahanan nasional yang diperoleh SBY dari berbagai pendidikan militer dan nonmiliter, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pada upacara pengukuhan guru besar tersebuts, SBY menyampaikan pidato akademik berjudul "Perdamaian dan Keamanan dalam Dunia yang Berubah: Tantangan Penyusunan Grand Strategy bagi Indonesia".

Selain itu, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin menerima gelar guru besar tidak tetap dari Universitas Diponegoro pada Februari 2021. Syarifuddin dikukuhkan sebagai guru besar tidak tetap dalam bidang Ilmu Hukum Pidana.

Baca juga: Gelar Profesor Kehormatan untuk Megawati, Ini Bedanya dengan Jabatan Profesor dan Guru Besar

Orasi ilmiah yang disampaikan Syarifuddin saat pengukuhan yaitu berjudul "Pembaruan Sistem Pemidanaan dalam Praktik Peradilan Modern: Pendekatan Heuristika Hukum".

Dikutip dari situs Universitas Diponegoro, Syarifuddin dianggap telah banyak mengembangkan pemikiran dan langkah-langkah progresif dan inovatif sebagai terobosan kreatif yang mencerminkan sikap tanggap dan keberanian. Ia juga dinilai telah menunjukkan kapasitas dan kompetensinya yang luar biasa sebagai seorang praktisi maupun teoritisi.

Aturan

Aturan pengukuhan gelar profesor atau guru besar tidak tetap ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi.

Pasal 1 ayat (1) menyatakan, seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap dalam jabatan akademik tertentu pada perguruan tinggi.

Ayat berikutnya mengatakan, pengangkatan seseorang sebagai dosen tidak tetap ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing setelah mendapat persetujuan senat.

Baca juga: Bakal Dianugerahi Gelar Kehormatan dari Unhan, Ini Deretan Gelar Doktor Honoris Causa Megawati

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.