Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua OJK Optimistis Digitalisasi Sektor Keuangan Mampu Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 11/06/2021, 08:39 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso optimistis ekonomi digital akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Keyakinan ini didasari dari semakin berkembangnya berbagai platform digital, termasuk di sektor jasa keuangan.

“Banyak sekali platform digital yang berkembang di sektor keuangan dan ini semua akan mendukung bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi kita di masa digital ini," kata Wimboh usai rapat terbatas dengan presiden dan sejumlah menteri di Istana Negara, Kamis (10/6/2021), dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

Wimboh mengatakan, berbagai jasa keuangan berbasis digital atau fintech kini terus tumbuh dan berkembang. Salah satu yang tengah marak yakni jasa peminjaman melalui fintech peer to peer (P2P) lending atau fintech lending.

Sampai saat ini, total jumlah penyelenggara fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK mencapai 146 perusahaan. Selain itu, masih terdapat entitas yang belum terdaftar dan berizin.

Baca juga: Ini Daftar 131 Pinjol yang Berizin dan Terdaftar di OJK

“Sekarang ini lending tidak hanya diberikan oleh lembaga keuangan maupun oleh bank tapi bisa dilakukan oleh peer to peer. Jumlah yang diberikan pinjaman melalui P2P ini sudah besar sekali, yaitu Rp 194,1 triliun,” ujarnya.

Wimboh mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia ditunjang oleh besarnya jumlah penduduk yang mencapai 270,2 juta jiwa, serta luasnya wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke.

Ia pun berharap penyedia layanan digital dalam negeri mampu menangkap potensi tersebut sehingga potensi ini tak dimanfaatkan oleh bangsa lain.

“Kami yakin ini suatu momentum yang harus kita dorong dan kita kembangkan, sehingga nanti, yang menjadi backbone perekonomian kita ke depan adalah perekonomian yang berbasis digital,” ujarnya.

Wimboh melanjutkan, sejak tahun 2017 pihaknya sudah mencanangkan percepatan transformasi digital di sektor jasa keuangan.

OJK telah menyusun rencana induk (masterplan) digitalisasi sektor jasa keuangan sebagai bagian dari perkembangan digitalisasi ekonomi nasional.

Baca juga: Tertipu Investasi Bitcoin Bodong? Ini Saran OJK

“Kita ketahui bahwa sekarang ini orang kalau mau transfer uang enggak usah pergi ke bank, ini bentuk dari produk digital di perbankan," kata Wimboh.

"Di samping itu, kita kalau mau kredit sekarang sudah kita arahkan terutama kredit-kredit yang mikro, kecil, menengah tidak usah harus datang secara fisik,” lanjutnya.

Upaya digitalisasi ini, kata Wimboh, akan mendorong pelayanan sektor jasa keuangan menjadi lebih baik, murah, cepat, mudah, dan menjangkau kawasan yang lebih jauh.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, prospek ekonomi digital di Indonesia sangat baik. Pada tahun 2020 misalnya, ekonomi digital menghasilkan 4 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah ingin terus mendorong potensi tersebut. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan sejumlah perbaikan seperti infrastruktur komunikasi digital dan perlindungan konsumen.

Termasuk, mempersiapkan tenaga kerja atau SDM yang berketrampilan khusus di bidang teknologi.

"Innovation ecosystem juga penting untuk menghidupkan digital economy. Juga government dan public services digital economy, dan digital economy dan governance yang baik," kata Lutfi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com