Menanti Sidang Senat Terbuka Unhan RI yang Akan Beri Megawati Gelar Profesor Kehormatan

Kompas.com - 11/06/2021, 07:41 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020). Dokumen PDI-PKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat pengumuman pasangan calon kepala daerah di kantor PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden ke-5 RI Megawari Soekarnoputri akan dikukuhkan dengan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap melalui sidang senat terbuka Universitas Pertahanan RI.

Megawati akan menjadi Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan.

Sidang senat terbuka ini rencananya akan dilaksanakan Jumat (11/6/2021) siang hari ini.

Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian mengatakan, sidang senat akademik telah menerima hasil penilaian Dewan Guru Besar Unhan atas seluruh karya ilmiah Megawati.

Hal itu, menurutnya, merupakan syarat pengukuhan Megawati untuk menjadi Profesor Kehormatan di Unhan RI.

Dinilai sukses atasi krisis multidimensi pada masanya

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Amarulla mengatakan, Megawati mendapat gelar kehormatan karena dinilai berhasil mengatasi krisis multidimensi saat menjadi Presiden ke-5 RI.

Mega dianggap sukses menuntaskan konflik sosial di era pemerintahannya, seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca Bom Bali, hingga Penanganan permasalahan TKI di Malaysia.

Baca juga: Gelar Profesor Kehormatan untuk Megawati, Ini Bedanya dengan Jabatan Profesor dan Guru Besar

"Pemberian gelar itu juga tidak terlepas dari kepemimpinan Ibu Megawati dalam menghadapi krisis multi dimensi di era pemerintahannya," kata Prof Amarulla Octavian seperti dikutip dari laman idu.ac.id, Rabu (9/6/2021).

Selain itu, pemberian gelar Profesor Kehormatan juga tidak terlepas dari Megawati yang menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia.

Pada era kepemimpinan Megawati juga pertama kalinya diselenggarakan pemilihan umum (pemilu) dan presidensial secara langsung.

Alasan lainnya, Octavian menuturkan, para menteri Kabinet Gotong-Royong di bawah kepemimpinan Megawati dan sejumlah guru besar di dalam dan luar negeri telah mengakui peran Megawati.

Oleh karena itu, mereka telah memberikan rekomendasi akademik atas kuatnya karakter kepemimpinan Megawati.

"Ibu Megawati menjadi presiden pertama perempuan di negara kita. Di era Ibu Megawati pertama kalinya diselenggarakan Pemilihan Umum Legislatif dan Presidensial secara langsung," terang Octavian.

Baca juga: Bakal Dianugerahi Gelar Kehormatan dari Unhan, Ini Deretan Gelar Doktor Honoris Causa Megawati

Direkomendasikan Profesor dari Jepang

Pemberian gelar Profesor Kehormatan Unhan RI kepada Megawati juga tidak terlepas dari dukungan Profesor Tamu Universitas Indonesia (UI) dari Universitas Kyoto, Jepang Mizuno Kosuke.

Mizuno merekomendasikan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri untuk mendapatkan gelar guru besar dalam kepemimpinan strategis.

"Karena ia (Megawati) telah diakui sebagai pemimpin politik nasional yang sukses untuk demokratisasi di Indonesia, dan pembangunan kelembagaan di tingkat pemerintahan," ujar Mizuno dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Mizuno mengatakan, Megawati adalah perempuan yang tercatat sebagai Presiden sekaligus Wakil Presiden perempuan pertama di Indonesia.

Megawati juga dinilainya berhasil memimpin partai politik sejak tahun 1993 hingga saat ini.

Ketum PDI-P itu pun dinilianya istimewa karena berhasil melalui segala rintangan politik meski ditentang rezim saat itu, yakni Presiden Soeharto.

Baca juga: Mengenal Unhan, Kampus yang Beri Gelar Profesor Kehormatan untuk Megawati

Dari perspektif ilmu politik Mizuno, ia percaya pemerintahan dan kepemimpinan Megawati sebagai kepala negara dan pemerintahan merupakan implementasi nyata kepemimpinan politik.

"Peran pentingnya menonjol sebagai pemimpin regional dalam membawa negara dan pemerintahan Indonesia ke tingkat pencapaian kepemimpinan. Tidak hanya di tingkat regional tetapi juga di tingkat global," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Irjen Napoleon Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Muhammad Kece

Irjen Napoleon Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
UPDATE: 4.211.460 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga

UPDATE: 4.211.460 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga

Nasional
Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Nasional
Pemerintah Usul Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei 2024, Ini Tanggapan Parpol

Pemerintah Usul Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei 2024, Ini Tanggapan Parpol

Nasional
Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Nasional
Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Nasional
Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Nasional
Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Nasional
Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Nasional
Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.