Ngabalin: RKUHP Tak Bermaksud Batasi Kritik kepada Presiden dan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sama sekali tidak bermaksud membatasi kritik masyarakat kepada presiden dan pemerintah.

Menurutnya, RKUHP justru memberikan perlindungan kepada masyarakat secara keseluruhan.

"Harus dikemukakan dari awal bahwa RKUHP ini sama sekali tidak bermaksud untuk membatasi adanya kritik kepada presiden dan pemerintah. Itu pertama," ujar Ngabalin saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: Pro dan Kontra di DPR soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

"Kedua, jangan pernah melihat dari sisi obyek presidennya Joko Widodo. RKUHP ini dibahas sebagai rujukan cara hidup berbangsa bernegara dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara keseluruhan," lanjutnya.

Sehingga, apabila dikaitkan dengan pasal penghinaan, aturan dalam RUU ini tidak boleh ditafsirkan secara sepihak.

Apabila demikian, kata Ngabalin akan ada pandangan bahwa RKUHP dibahas seakan sebagai upaya membatasi kritik kepada pemerintah.

"Padahal seperti kita tahu bahwa Presiden sering menyampaikan terbuka terhadap kritik dan masukan apabila memang untuk perbaikan," tuturnya.

Diberitakan, pemerintah akan mengajukan pembahasan RKUHP ke DPR. RKUHP disebug akan dimasukkan dalam proglam legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021.

Namun, sebelumnya dalam Prolegnas prioritas 2021 yang disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah pada 23 Maret tak mencakup pembahasan RKUHP.

Dalam rapat-rapat sebelumnya pada November 2020 bahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengusulkan agar RKUHP tak masuk ke dalam Prolegnas prioritas 2021.

Baca juga: Pasal Penghinaan Presiden Disebut Bertentangan dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik

Sementara itu, perwakilan aliansi sekaligus Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, draf RKUHP yang disosialisasikan tak mengalami perubahan dari draf yang batal disahkan pada September 2019 sehingga masih terdapat sejumlah pasal bermasalah.

Pasal bermasalah itu antara lain penghinaan presiden dan pemerintah, pasal hukum yang hidup di masyarakat, larangan mempertunjukkan alat kontrasepsi, perzinaan, kohabitasi, penggelandangan, aborsi, dan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, contempt of court, makar, kriminalisasi penghinaan yang eksesif, tindak pidana terhadap agama, rumusan tindak pencabulan yang diskriminatif, tindak pidana narkotika dan pelanggaran HAM berat.