Kompas.com - 08/06/2021, 19:33 WIB
Direktur Papua Resource Center, Amiruddin Al Rahab di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraDirektur Papua Resource Center, Amiruddin Al Rahab di Media Center Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin mengingatkan, revisi Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus bertujuan untuk menghormati hak asasi manusia (HAM).

Oleh karena itu, ada empat hal yang ia usulkan kepada Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua sebagai bahan pertimbangan.

"Pertama, mungkin UU ini bisa memberi dasar untuk semua pihak bisa menghentikan kekerasan yang berulang di Papua," kata Amiruddin dalam rapat kerja dengan Pansus, di DPR, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Revisi UU Otsus Papua, Komnas HAM Minta Tak Hanya Bahas Dana dan Pemekaran Wilayah

Selanjutnya, ia mengusulkan adanya pembahasan mengenai langkah transformatif untuk mentransformasikan konflik ke dalam ruang dialog publik.

Ia berharap, setelah direvisi, UU Otsus Papua dapat menghadirkan ruang dialog, sehingga semua kelompok masyarakat dapat diajak bicara dalam menyikapi berbagai persoalan di Papua.

Amiruddin juga menyinggung UU Otsus Papua yang ada saat ini, terdapat formulasi Partai Politik Lokal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, menurutnya formulasi tersebut selama ini tidak beroperasi, sehingga dapat dikatakan menjadi pasal yang tidak berjalan.

"Nah, hari ini saya mengusulkan, mungkin ini perlu lagi dilihat formulasinya akan seperti apa ini ke depan. Karena ini eksis di UU. Nah kalau revisi hari ini (Partai Politik Lokal) tetap ada dalam UU, tapi tidak ada formulasi operasionalnya akan seperti apa, tentu dia akan menjadi pasal yang tidak jalan," tutur dia.

Baca juga: Pembahasan RUU Otsus Papua, Komnas HAM Ingatkan soal Dasar Hukum Pendirian Kantor Perwakilan

Selain itu, Amiruddin mengatakan, UU Otsus Papua harus menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan mewujudkan keadilan.

Terkait hal tersebut, Amiruddin mempersoalkan pengadilan HAM di Papua yang belum terbentuk. Sementara, UU Otsus Papua mengatur soal pembentukan pengadilan HAM.

"Mungkin ibu bapak di DPR nanti bisa memeriksanya, dalam UU Otsus Papua ada perintah untuk mendirikan Pengadilan HAM di Papua. Sementara, itu sampai hari ini tidak bisa didirikan karena apa?" tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
Menkes Targetkan Lebih dari 70 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi Akhir Tahun Ini

Menkes Targetkan Lebih dari 70 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi Akhir Tahun Ini

Nasional
Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

Nasional
Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

Nasional
Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Nasional
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Nasional
PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

RI Jalin Kerja Sama dengan Google Health soal Edukasi Pencegahan Komorbid

Nasional
Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Sekjen PAN Ajak Anggota DPR Sumbangkan Gaji Untuk Korban Pandemi Covid-19

Nasional
Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Entaskan Masalah Sosial di Indonesia, Mensos Luncurkan Program Pejuang Muda

Nasional
Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Kunjungi AS, Menlu Retno Perkuat Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19 Protein Rekombinan

Nasional
Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.