Ketua MPR Minta Pemerintah Hentikan Ketergantungan Impor Alat Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo meminta pemerintah menghentikan ketergantungan penyediaan alat kesehatan dari negara lain.

Bambang meminta pemerintah memberikan perhatian serius kepada industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

"Di tengah pandemi Covid-19, sektor industri farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand. Masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Jangan sampai geliat kepedulian masyarakat terhadap sektor kesehatan ini justru dinikmati oleh asing," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).

Baca juga: Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Menurut Bambang, pemerintah menyiapkan anggaran kesehatan Rp 300 triliun untuk tahun 2021.

Adapun data dari Kementerian Keuangan, anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 untuk pengadaan alat-alat kesehatan di seluruh rumah sakit pemerintah sekitar Rp 9 triliun.

Kemudian, mengalami peningkatan menjadi Rp 18 triliun pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

"Sangat disayangkan jika anggaran pengadaan alkes sebesar itu lebih banyak dinikmati oleh produsen alkes luar negeri," ujar dia.

Bambang juga mengatakan, data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa kemampuan industri farmasi di Indonesia saat ini ditopang oleh 220 perusahaan.

Sebanyak 90 persen dari perusahaan farmasi tersebut fokus di sektor hilir dalam memproduksi obat-obatan.

Baca juga: IDI Usul ke Jokowi soal Penghapusan PPN serta Bea Masuk Obat dan Alkes

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus berupaya untuk menekan impor pengadaan bahan baku, khususnya di sektor hulu industri farmasi. 

"Target pemerintah mengurangi impor farmasi dan alat kesehatan mencapai 35 persen pada akhir tahun 2022, harus dibarengi dengan kebijakan yang ramah terhadap industri farmasi dan alat kesehatan, sehingga bisa terealisasi, dan tidak berakhir di atas kertas saja," ucap dia. 

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, riset Patients Beyond Borders melaporkan bahwa masyarakat Indonesia sangat gemar berobat ke luar negeri.

Riset tersebut menunjukkan peningkatan masyarakat yang berobat ke luar negeri yaitu dari 350.000 orang pada tahun 2006 menjadi 600.000 pada tahun 2015.

Baca juga: Dokter Tersangka Kasus Suap Pengadaan Alkes Covid-19 Jadi Tahanan Kota

Dengan demikian, total pengeluaran per tahun yang dikeluarkan penduduk Indonesia untuk berobat ke luar negeri mencapai 11,5 miliar dollar AS.

"Selain karena biayanya yang lebih murah dan pelayanannya lebih nyaman, warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri karena alat kesehatannya yang sangat lengkap. Padahal dengan sumber daya manusia dan rumah sakit yang dimiliki, Indonesia sebetulnya bisa menjadi tuan rumah bagi warganya dalam berobat," papar dia.