Salin Artikel

Ketua MPR Minta Pemerintah Hentikan Ketergantungan Impor Alat Kesehatan

Bambang meminta pemerintah memberikan perhatian serius kepada industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

"Di tengah pandemi Covid-19, sektor industri farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand. Masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Jangan sampai geliat kepedulian masyarakat terhadap sektor kesehatan ini justru dinikmati oleh asing," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).

Menurut Bambang, pemerintah menyiapkan anggaran kesehatan Rp 300 triliun untuk tahun 2021.

Adapun data dari Kementerian Keuangan, anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 untuk pengadaan alat-alat kesehatan di seluruh rumah sakit pemerintah sekitar Rp 9 triliun.

Kemudian, mengalami peningkatan menjadi Rp 18 triliun pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

"Sangat disayangkan jika anggaran pengadaan alkes sebesar itu lebih banyak dinikmati oleh produsen alkes luar negeri," ujar dia.

Bambang juga mengatakan, data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa kemampuan industri farmasi di Indonesia saat ini ditopang oleh 220 perusahaan.

Sebanyak 90 persen dari perusahaan farmasi tersebut fokus di sektor hilir dalam memproduksi obat-obatan.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus berupaya untuk menekan impor pengadaan bahan baku, khususnya di sektor hulu industri farmasi. 

"Target pemerintah mengurangi impor farmasi dan alat kesehatan mencapai 35 persen pada akhir tahun 2022, harus dibarengi dengan kebijakan yang ramah terhadap industri farmasi dan alat kesehatan, sehingga bisa terealisasi, dan tidak berakhir di atas kertas saja," ucap dia. 

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, riset Patients Beyond Borders melaporkan bahwa masyarakat Indonesia sangat gemar berobat ke luar negeri.

Riset tersebut menunjukkan peningkatan masyarakat yang berobat ke luar negeri yaitu dari 350.000 orang pada tahun 2006 menjadi 600.000 pada tahun 2015.

Dengan demikian, total pengeluaran per tahun yang dikeluarkan penduduk Indonesia untuk berobat ke luar negeri mencapai 11,5 miliar dollar AS.

"Selain karena biayanya yang lebih murah dan pelayanannya lebih nyaman, warga Indonesia memilih berobat ke luar negeri karena alat kesehatannya yang sangat lengkap. Padahal dengan sumber daya manusia dan rumah sakit yang dimiliki, Indonesia sebetulnya bisa menjadi tuan rumah bagi warganya dalam berobat," papar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/08/11034491/ketua-mpr-minta-pemerintah-hentikan-ketergantungan-impor-alat-kesehatan

Terkini Lainnya

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke