Kompas.com - 12/04/2021, 12:19 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Kamis (16/4/2020). DOKUMENTASI BNPBKetua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Kamis (16/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengusulkan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk untuk obat-obatan serta alat kesehatan (alkes).

Usul tersebut disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Surat Nomor 0465/PB/E.9/03/2021 bertanggal 29 Maret 2021.

"Iya benar, kami tujukan ke Bapak Presiden dan beberapa lembaga kementerian/lembaga terkait," ujar Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih saat dikonfirmasi, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Sekolah Tatap Muka Terbatas Dimulai, IDI: Protokol Kesehatan Harus Diawasi

Daeng tidak merinci kementarian atau lembaga mana saja yang telah dikirimi surat. Namun ia mengatakan saat ini Komisi IX DPR sudah membahas usulan tersebut.

"Komisi IX alhamdulilah sudah mendiskusikan. Semoga Bapak Presiden juga cepat memberikan respons dan dorongan," katanya.

Menurut Daeng, jika PPN serta bea masuk obat dan alkes dihapuskan, maka rumah sakit dan fasilitas kesehatan (faskes) dapat fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sebab, biaya obat dan alkes akan mengalami penurunan signifikan. Sehingga dana rumah sakit dan faskes bisa digunakan untuk memperbaiki dan membangun pelayanan kesehatan.

"Pelaku pelayanan kesehatan domestik akan terpacu menyediakan pelayanan kesehatan berbasis teknologi terbaik yang up-to-date, dan memacu percepatan alih teknologi di bidang pelayanan kesehatan untuk semakin mendorong mutu pelayanan kesehatan di Tanah Air," ucap Daeng.

Baca juga: IDI Minta Penggunaan GeNose untuk Syarat Pelaku Perjalanan Dievaluasi

Selain itu, kata Daeng, pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga dapat meningkat.

"Pelayanan JKN-KIS akan lebih bermutu dengan cost pelayanan yang stabil atau efisien," tutur dia.

Manfaat selanjutnya, Daeng menuturkan, yakni competitive cost atau harga kompetitif yang diterapkan di Indonesia terkait pelayanan kesehatan akan lebih baik ketimbang negara lain.

"Competitive cost pelayanan kesehatan di Indonesia akan lebih bajk dibandingkan harga pelayanan di negara tetangga yang sudah menerapkan zero tax pada obat dan alkes," pungkas dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Aturan Pengetatan Perjalanan Setelah Larangan Mudik Berakhir

Ini Aturan Pengetatan Perjalanan Setelah Larangan Mudik Berakhir

Nasional
Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

Nasional
Hentikan Agresi Israel terhadap Palestina

Hentikan Agresi Israel terhadap Palestina

Nasional
Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

Nasional
Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

Nasional
Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian akibat Covid-19

Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian akibat Covid-19

Nasional
Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Bersama-sama Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina

Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Bersama-sama Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina

Nasional
Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

Nasional
Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X