Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Pemerintah dan DPR Bantah Isu Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur

Kompas.com - 08/06/2021, 08:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

"Kalau diambil justru dia nanti urutan berangkat hajinya malah makin mundur lagi. Risikonya lebih besar kalau dia ambil dana itu karena urutan hajinya batal," jelasnya.

Baca juga: Penjualan Kurma Sepi, Toko Oleh-oleh Haji Menyambi Jual Masker

Dana haji aman

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu juga memastikan dana milik calon jemaah haji tetap aman.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada utang akomodasi ke Arab Saudi.

"Dana haji aman, saldo per Mei 2021, nilainya Rp 150 triliun, tidak ada utang akomodasi ke Arab Saudi," kata Anggito seperti dikutip dari Antara, Senin (7/6/2021).

Anggito memastikan dalam pengelolaan dana haji tidak ada investasi yang rugi. Di samping itu, alokasi investasi dana haji juga tidak ditempatkan pada sektor infrastruktur.

"Tidak ada alokasi investasi di infrastruktur, tentu banyak yang menginterpretasikan bahwa ini akan menimbulkan risiko tinggi bagi dana haji," ujarnya.

DPR sepakat dengan pemerintah

Jika biasanya DPR berseberangan dengan pemerintah yang ditunjukkan dengan berbagai kritik dan masukan, kali ini hal itu seolah tidak terlihat.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa pengelolaan dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Hal itu disampaikan Ace sekaligus menepis isu di media sosial bahwa dana itu digunakan untuk proyek pemerintah, sehingga penyelenggaraan ibadah haji ditiadakan.

Baca juga: Curhat Calon Jemaah Batal Berangkat Ibadah Haji 2021: Ikhlas tapi Lucu

"Yang perlu kami sampaikan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu dipergunakan untuk yang di luar kepentingan ibadah haji," kata Ace seperti dikutip dari Antara, Senin.

Politisi Golkar itu menjelaskan, dana haji sepenuhnya dikelola oleh BPKH. Selain itu, dana haji juga diawasi langsung oleh Komisi VIII.

"Sejauh yang kami amati, tidak ada anggaran haji yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Sama seperti pemerintah, Ace mengatakan bahwa dana haji itu ada yang disimpan di bank-bank syariah.

Lalu, ada pula yang diinvestasikan atau ditingkatkan melalui surat berharga.

Ace menerangkan, dana haji itu telah disimpan dalam mekanisme pembiayaan sukuk atau obligasi syariah atau surat berharga syariah negara (SBSN).

"Karena kan sebetulnya dana haji tersebut kalau hanya disimpan begitu saja tentu kan tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com