Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan SP3 Kasus BLBI Sjamsul Nursalim Ditunda

Kompas.com - 07/06/2021, 19:54 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir dalam sidang praperadilan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus Sjamsul Nursalim terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Senin (7/6/2021).

Akibatnya, hakim menunda sidang praperadilan itu selama 2 pekan.

"Pihak termohon mengirimkan surat, intinya membuat penundaan selama tiga minggu," sebut hakim Halim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (7/6/2021) dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Kirim Surat ke PN Jaksel, KPK Minta Penundaan Sidang Praperadilan SP3 Kasus BLBI

Namun, penggugat dalam perkara ini, yakni Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta agar persidangan tidak ditunda selama 3 minggu karena terlalu lama.

"Tapi jangan ditunda selama tiga minggu Yang Mulia," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam persidangan.

Hakim Halim kemudian memutuskan untuk menunda sidang praperadilan itu selama dua pekan.

"Sidang ditunda dua pekan, jadi tanggal 21 Juni 2021," ucap hakim.

KPK mengeluarkan SP3 untuk tersangka dua BLBI yakni Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim pada 1 April lalu.

KPK beralasan penghentian penyidikan perkara pada keduanya ditenggarai putusan Mahkamah Agung (MA) pada terpidana perkara BLBI yaitu Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafrudin Arsyad Tumenggung.

Baca juga: Gugat Praperadilan, MAKI Berharap KPK Jelaskan soal SP3 ke Sjamsul Nursalim

Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa perkara Syafrudin tidak masuk dalam kategori tindak pidana.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan atas kepastian hukum tersebut pihaknya mengeluarkan SP3 karena tindakan Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim dilakukan dalam rangkaian peristiwa yang sama dengan Syafrudin.

Berita ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul "KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan SP3 BLBI Ditunda 2 Pekan"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com