Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK Firli Disebut Lebih Banyak Terbelit Polemik daripada Berprestasi

Kompas.com - 04/06/2021, 19:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dinilai lebih banyak terbelit polemik ketimbang berprestasi.

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menyampaikan hal ini di tengah polemik pemberhentian pegawai dalam proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Saya pikir kalau kita menyaksikan Firli di media-media itu lebih banyak berhadapan dengan Firli yang sedang terbelit polemik dibandingkan Firli sebagai ketua KPK yang berprestasi,” kata Arif dalam diskusi virtual, Jumat (4/6/2021).

Lebih lanjut, Arif mempertanyakan sikap komisioner lain setiap kali KPK sedang menghadapi persoalan.

Menurut dia, komisioner selain Firli seolah menghilang jika KPK sedang menjadi isu nasional.

Baca juga: ICW Adukan Firli soal Sewa Helikopter, Kabareskrim: Polri Jangan Ditarik-tarik

“Apalagi komisioner lain, saya sampai mempertanyakan kemana komisioner yang lain bukan hanya mereka tidak hadir untuk mendampingi pegawai yang tertimpa kemalangan bukan hanya itu,” ujar dia.

Selain itu, Arif menyoroti salah satu program prioritas Firli dalam proses uji kelayakan atau fit and proper menjadi Ketua KPK.

Saat itu, ia menyebut, Firli berjanji akan memprioritaskan pemberantasan korupsi di level pencegahan.

Namun, Arif menilai upaya tersebut justru tidak pernah diungkap kepada publik.

“Sekian waktu yang lalu ketika ada fit and proper tes Firli Bahuri dia menyebut bahwa prioritas KPK kali ini adalah pada level pencegahan pertanyaanya kenapa langkah-langkah pencegahan itu tidak pernah dibuka ke publik,” ujar Arif.

Kemudian, ia pun mempertanyakan hasil kerja Firli dalam mencegah korupsi. Sebab, menurutnya, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia justru menurun.

“Lalu berikutnya kalau memang prioritas KPK pada pencegahan saya pertanyaan pertama kenapa peringkat kita di Indeks Persepsi Korupsi menurun kalau memang pencegahan kita berjalan dengan baik,” tutur dia.

Diketahui, saat ini KPK tengah menjadi sorotan akibat kontroversi dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

TWK merupakan bagian dari proses peralihan pegawai KPK menjadi (ASN).

Baca juga: KPK di Bawah Firli Bahuri Dinilai Tak Punya Program Prioritas

Hasil TWK mengungkapkan ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes. Bahkan, 51 di antaranya disebut sudah tidak bisa dibina sehingga akan diberhentikan.

Hal ini menjadi sorotan banyak pihak karena KPK dinilai tengah berupaya menyingkirkan sejumlah pegawai di KPK. 

Adapun, 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK dan tidak diangkat menjadi ASN adalah orang-orang yang bekerja keras, kritis, dan berani berdebat dengan pimpinan KPK, sekalipun jika ada hal-hal yang dirasa tak sesuai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com