Ketua KPK Firli Disebut Lebih Banyak Terbelit Polemik daripada Berprestasi

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menyampaikan hal ini di tengah polemik pemberhentian pegawai dalam proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Saya pikir kalau kita menyaksikan Firli di media-media itu lebih banyak berhadapan dengan Firli yang sedang terbelit polemik dibandingkan Firli sebagai ketua KPK yang berprestasi,” kata Arif dalam diskusi virtual, Jumat (4/6/2021).

Lebih lanjut, Arif mempertanyakan sikap komisioner lain setiap kali KPK sedang menghadapi persoalan.

Menurut dia, komisioner selain Firli seolah menghilang jika KPK sedang menjadi isu nasional.

“Apalagi komisioner lain, saya sampai mempertanyakan kemana komisioner yang lain bukan hanya mereka tidak hadir untuk mendampingi pegawai yang tertimpa kemalangan bukan hanya itu,” ujar dia.

Selain itu, Arif menyoroti salah satu program prioritas Firli dalam proses uji kelayakan atau fit and proper menjadi Ketua KPK.

Saat itu, ia menyebut, Firli berjanji akan memprioritaskan pemberantasan korupsi di level pencegahan.

Namun, Arif menilai upaya tersebut justru tidak pernah diungkap kepada publik.

“Sekian waktu yang lalu ketika ada fit and proper tes Firli Bahuri dia menyebut bahwa prioritas KPK kali ini adalah pada level pencegahan pertanyaanya kenapa langkah-langkah pencegahan itu tidak pernah dibuka ke publik,” ujar Arif.

Kemudian, ia pun mempertanyakan hasil kerja Firli dalam mencegah korupsi. Sebab, menurutnya, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia justru menurun.

“Lalu berikutnya kalau memang prioritas KPK pada pencegahan saya pertanyaan pertama kenapa peringkat kita di Indeks Persepsi Korupsi menurun kalau memang pencegahan kita berjalan dengan baik,” tutur dia.

Diketahui, saat ini KPK tengah menjadi sorotan akibat kontroversi dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

TWK merupakan bagian dari proses peralihan pegawai KPK menjadi (ASN).

Hasil TWK mengungkapkan ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes. Bahkan, 51 di antaranya disebut sudah tidak bisa dibina sehingga akan diberhentikan.

Hal ini menjadi sorotan banyak pihak karena KPK dinilai tengah berupaya menyingkirkan sejumlah pegawai di KPK. 

Adapun, 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos TWK dan tidak diangkat menjadi ASN adalah orang-orang yang bekerja keras, kritis, dan berani berdebat dengan pimpinan KPK, sekalipun jika ada hal-hal yang dirasa tak sesuai.