Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Direktur Eksekutif Lesperssi Sebut Modernisasi Alutsista Mutlak Dilakukan

Kompas.com - 04/06/2021, 18:42 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra mengatakan, modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia (alutsista) mutlak dilakukan.

Ia bahkan menepis anggapan bahwa modernisasi alutsista tidak dibutuhkan oleh Indonesia untuk sekarang ini.

“Saat ini, Indonesia faktanya diliputi berbagai ancaman baik militer maupun nonmiliter,” katanya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (4/6/2021).

Rizal menyebutkan, pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan menyusun rancangan strategis (renstra) terkait percepatan peremajaan alutsista yang disebutkan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun.

Baca juga: Berdampak Besar pada Pertahanan, Kemenhan Anggap Perlunya Pembentukan Norma Baru Teknologi Informasi

Menurutnya, upaya pemerintah tersebut merupakan bagian dari pemenuhan minimum essential force (MEF).

Pasalnya, kata Rizal, alutsista yang saat ini dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah tua dan usang.

Ia menjelaskan, terdapat tiga jenis ancaman yang ada di Indonesia, antara lain ancaman aktual, ancaman potensial, dan ancaman hibrida.

Adapun ancaman aktual militer yang dimaksud meliputi spill over potensi konflik di Laut China Selatan (LCS) dan perairan Natuna, pelanggaran wilayah perbatasan atau intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, serta terorisme dan radikalisme.

Baca juga: Polemik Pengadaan Alutsista Senilai Rp 1,7 Kuadriliun oleh Kemenhan yang Libatkan Para Kolega Prabowo

Lebih lanjut, Rizal menjelaskan, selain ancaman aktual, Indonesia juga memiliki ancaman potensial.

"Selain ancaman aktual, Indonesia juga punya ancaman potensial. Ini termasuk perang konvensional atau konflik terbuka serta ancaman nuklir," imbuhnya.

Adapun ancaman nonmiliter saat ini, sebut dia, di antaranya ancaman siber, intelijen dan spionase, ancaman psikologikal, bencana alam dan lingkungan, serta perompakan dan pencurian kekayaan alam.

Rizal menambahkan, selain yang disebutkan di atas, ancaman nonmiliter juga meliputi krisis ekonomi dan masalah imigran asing.

Baca juga: Ini 8 Prioritas Investasi Pertahanan Prabowo dalam Pengadaan Alutsista Rp 1.700 Triliun

“Di luar ancaman aktual dan ancaman potensial, Indonesia juga dihadapkan dengan ancaman hibrida, yaitu serangan senjata biologis dan wabah penyakit,” katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang dihimpun oleh Lesperssi, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memiliki beberapa prioritas investasi pertahanan.

Prioritas investasi tersebut, yakni pemberdayaan industri pertahanan, peningkatan kemampuan intelijen, serta peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

Selanjutnya, terdapat prioritas investasi untuk penguatan sistem pertahanan udara nasional (sishanudnas), penguatan satuan komunikasi dan elektronika (satkomlek), peningkatan satuan peluru kendali strategis, pembentukan komponen cadangan, dan penataan komponen pendukung.

Baca juga: Soal Rencana Modernisasi Alutsista, Menhan Prabowo: Masih Kita Godok

Adapun dalam merencanakan pertahanan negara, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan otoritas pertahanan, yaitu faktor pertahanan negara yang cepat berubah (volatile), ketidakpastian (uncertainty), kerumitan (complexity), dan ambiguitas (ambiguity).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com