Kompas.com - 04/06/2021, 15:18 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mempertanyakan permintaan kenaikan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp 403,09 miliar yang diajukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Zaenur menyebut di bawah kepemimpinan Firli cs, Lembaga Antirasuah itu tidak memiliki program prioritas yang jelas.

"Tanpa ada program prioritas kita bertanya-tanya untuk apa permintaan penambahan dana yang signifikan itu," terang Zaenur pada Kompas.com, Jumat (4/6/2021)

Ia menuturkan semestinya Firli menjelaskan terlebih dahulu program prioritas seperti apa yang akan dijalankan KPK ke depan. 

Sebagai contoh, dalam hal penindakan untuk mempercepat penanganan kasus korupsi.

Baca juga: Firli Usulkan Pagu Anggaran KPK Sebesar Rp 1,49 Triliun, Naik Rp 403 Miliar

"DPR dan pemerintah kemudian bisa melihat bagaimana permintaan anggaran itu dilihat dari program yang direncanakan KPK. Sayangnya di bawah Firli cs ini KPK tidak punya program prioritas yang jelas," kata dia.

"Bisa juga program prioritas difokuskan untuk pengungkapan kasus-kasus yang strategis," ucap Zaenur.

Ia menerangkan kasus korupsi strategis itu adalah kasus korupsi yang mengakibatkan jumlah kerugian negara yang sangat besar, dilakukan oleh pejabat di level tinggi atau melibatkan aparat penegak hukum, serta berpengaruh pada hajat hidup orang banyak.

"Di bawah kepemimpinan Firli kasus strategis yang ditangani KPK menurut saya hanya soal korupsi dana bansos. Selain itu kasus seperti Asabri, dan Jiwasraya justru ditangani aparat penegak hukum lain yakni kejaksaan," jelasnya.

Zaenur berpandangan program prioritas juga tidak nampak dari sisi pencegahan.

"Saat ini juga tidak nampak program prioritas dari sisi pencegahan, seperti melakukan pencegahan kerugian negara pada aspek Sumber Daya Alam," imbuhnya.

Baca juga: MK Diminta Segera Putus Uji Materi yang Diajukan 9 Pegawai KPK

Diketahui Firli Bahuri meminta penambahan biaya Rp 403,09 miliar untuk KPK pada tahun 2022.

Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Kamis (3/6/2021) Firli memaparkan kebutuhan anggaran KPK untuk tahun depan sebesar Rp 1,496 triliun, sedangkan pagu indikatif anggaran KPK untuk tahun 2022 adalah Rp 1,093 triliun.

"Bilamana kondisi keuangan negara memungkinkan, maka KPK berharap dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta mendukung seluruh program prioritas nasional, KPK membutuhkan Rp 403 miliar sebagai anggaran tambahan," sebut Firli.

Usulan tambahan anggaran itu, dijelaskan Firli, akan digunakan untuk belanja modal sebesar Rp 370,11 miliar, dan Rp 32,95 miliar untuk belanja barang operasional.

"Kami betul-betul sangat selektif untuk mengajukan kebutuhan," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Nasional
Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Nasional
Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Nasional
Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Nasional
Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Nasional
PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

Nasional
Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Nasional
Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Nasional
Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Nasional
Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Nasional
Jokowi ke Guru: Jangan Sampaikan Ilmu yang Sudah Usang kepada Anak

Jokowi ke Guru: Jangan Sampaikan Ilmu yang Sudah Usang kepada Anak

Nasional
Menuju Pemilu 2024, PDI-P Minta Kadernya Mulai Dekati Masyarakat

Menuju Pemilu 2024, PDI-P Minta Kadernya Mulai Dekati Masyarakat

Nasional
Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Nasional
Nadiem Makarim: Tahun Depan, Gaji dan Tunjangan Guru PPPK Bakal Ditransfer Langsung

Nadiem Makarim: Tahun Depan, Gaji dan Tunjangan Guru PPPK Bakal Ditransfer Langsung

Nasional
Wapres: Kehadiran Provinsi Baru di Papua Menuntut Master Plan Baru Transportasi

Wapres: Kehadiran Provinsi Baru di Papua Menuntut Master Plan Baru Transportasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.