Kejaksaan Kaji Laporan Benny Tjokro soal Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung tengah mengkaji pengaduan yang dilayangkan Benny Tjokrosaputro terkait dugaan pelanggaran kode etik jaksa dalam penyidikan perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Jamwas Amir Yanto mengatakan, laporan tersebut dikaji oleh Inspektorat Jamwas yang membidangi Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus).

"Masih ditelaah (laporan itu), yang menelaah Inspektur terkait Jampidsus," kata Amir di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (4/6/2021).

Baca juga: Kejagung Sita 2,9 Juta Meter Persegi Lahan Benny Tjokro Terkait Korupsi Asabri

Amir sendiri mengaku telah membaca laporan yang disampaikan Benny Tjokro melalui pengacara. Menurut dia, materi laporan tersebut bersifat teknis.

"Materi laporannya masalah teknis dan perkaranya sudah diputus oleh pengadilan," ujar dia.

Diketahui, Benny Tjokro melalui kuasa hukumnya, Fajar Gora, melaporkan Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung dengan dugaan pelanggaran kode etik jaksa dalam penyidikan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya pada Jumat (7/5/2021).

Laporan itu terkait tidak dimasukannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dalam berkas perkara, sementara barang bukti yang disita dari para saksi tersebut justru masuk dalam berkas perkara.

Baca juga: Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 7.360 Meter Persegi Tanah dan Hotel Milik Benny Tjokro di Batam

Menurut kuasa hukum, tindakan penyidik merugikan kliennya. Sebab, saksi-saksi tersebut dikatakan sebagai nominee atau pihak yang dipinjamkan namanya dalam transaksi di pasar modal oleh Benny Tjokro.

Sedangkan barang bukti yang disita dari saksi-saksi itu lalu disebutkan jaksa sebagai milik Benny Tjokro dan menjadi bukti kliennya benar mengendalikan transaksi Jiwasraya.

Dengan tidak adanya BAP saksi pemilik barang bukti tersebut dalam berkas perkara, pemilik barang bukti tidak bisa menjadi saksi dalam persidangan.

Hal ini mengakibatkan para saksi tidak bisa membantah bahwa barang bukti itu bukan milik Benny Tjokro dan mereka bukan nominee (pinjam nama) Benny Tjokro.

Baca juga: Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Tanah dan Gedung Rupa Rupi Handicraft Milik Benny Tjokro

Dampak lanjutannya, tentu merugikan Benny Tjokro karena tidak ada saksi yang membantah adanya kendalinya dalam setiap transaksi Jiwasraya di pasar modal.

Selain itu, Gora mengatakan, tindakan penyidik yang tidak memasukan sekitar 19 BAP saksi ini juga merupakan pelanggaran prosedur penyidikan yang dianggap sebagai tindakan tidak profesional.

"Diduga melanggar doktrin Tri Krama Adhyaksa serta bekerja atau bertindak tidak secara profesional," kata dia.

Selain melaporkan soal tidak dimasukannya BAP para saksi dalam berkas perkara, Fajar Gora juga melaporkan tindakan tidak profesional penyidik dalam mengusut kasus Jiwasraya.

Di antaranya adalah membebankan semua kerugian negara dalam kasus Jiwasraya kepada Benny Tjokro dan Heru Hidayat. Padahal, Jiwasraya membeli 124 saham perusahaan di pasar modal.

Sementara, saham perusahaan milik Benny hanya satu dari 124 perusahaan lainnya yaitu PT Hanson International dengan kode MYRX.

Gora mengungkapkan, kliennya pun mempertanyakan mengapa penyidik tidak memeriksa 122 emiten (pemilik saham) lainnya-selain Benny dan Heru-tersebut. Padahal, jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukannya.