Polemik Pengadaan Alutsista Rp 1,75 Kuadriliun dan Pentingnya Argumentasi Kemenhan

Nantinya, nilanya dipastikan tidak akan membebani APBN. Artinya, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Baca juga: Prabowo: Alutsista Kita Sudah Tua, Mendesak untuk Diganti

Menurut dia, pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil.

Selain itu, proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemenhan yang setiap tahun sudah dialokasikan di APBN.

Asumsinya adalah alokasi anggaran Kemenhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan.

"Semua formula di atas yang masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. Bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan," kata dia.

Dalam memenuhi kebutuhan modernisasi alutsista, pemerintah membutuhkan dana sebesar 124.995.000.000 dollar AS. Jumlah itu setara Rp 1,7 kuadriliun.

Sudah tua

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan bahwa modernisasi alutsista merupakan kebutuhan yang sangat mendesak karena banyaknya alutsista yang sudah tua.

Selain itu, alutsista yang modern juga dibutuhkan untuk menghadapi dinamika strategis yang berkembang cepat.

"Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, sudah saatnya memang mendesak untuk diganti, kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting," kata Prabowo di DPR, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Klaim tak ada kontrak

Dalam rencana pengadaan besar-besaran ini, Kemenhan diduga melibatkan PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).

Baca juga: Anggap Perusahaan Swasta, Gerindra Nilai Tak Masalah Ada Kader di PT TMI

Nama PT TMI muncul kali pertama disampaikan Pengamat Militer Connie Rahakundini.

Corporate Secretary PT TMI Wicaksono Aji menyebutkan, PT TMI diisi para ahli alutsista berteknologi canggih, elektronika, hingga teknokrat yang mempelajari dan alih teknologi (ToT).

Ia mengatakan, peran PT TMI hanya menganalisis dan memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu pemerintah, pendidikan, maupun swasta dalam hal ToT.