Profil PT TMI: Dikaitkan dengan Pengadaan Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun, Direkturnya Teman Seangkatan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) disebut-sebut terlibat dalam upaya memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.

Nama perusahaan ini mencuat pertama kali setelah Pengamat Militer Connie Rahakundini beberapa waktu lalu menyampaikan ada yang tidak wajar dengan keberadaan perusahaan tersebut karena berada di dalam lingkungan Kementerian Pertahanan.

Belakangan, perusahaan ini sorotan seiring tersebarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam dokumen Raperpres tersebut disebutkan rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan dana Rp 1.760 triliun dan bisa menggunakan skema utang asing.

Belakangan Kemenhan membantahnya.

Baca juga: Disebut-sebut Dilibatkan dalam Pembelian Alutsista, PT TMI Sebut Belum Ada Kontrak dari Kemenhan

Lalu siapa sebenarnya perusahaan ini?

Berdasarkan salinan akta perusahaan yang diterima Kompas.com, PT TMI didirikan sebagai perusahaan swasta nasional pada 14 Agustus 2020. Perusahaan ini berstatus perseroan tertutup.

Berdasarkan salinan akta tersebut disebutkan terdapat tiga direktur dan seorang komisaris PT TMI dengan status tidak memiliki saham.

Mereka adalah Prasetyo Hadi (komisaris), Satrio Dimas Aditya, Tony Setya Boedi Hoesodo, dan Wicaksono Aji.

Sedangkan pengurus dan pemilik saham adalah Glenny H Kairupan sebagai komisaris utama, Harsusanto sebagai direktur utama, Judi Magio Yusuf sebagai komisaris, Mundasir sebagai direktur, dan Nugroho Widyotomo sebagai komisaris.

Dikutip dari Kompas.id, Glenny dan Magio adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer yang juga aktif di Partai Gerindra, Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL, sedangkan Nugroho adalah lulusan Akmil 1983 dan Mundasir lulusan Akmil 88A.

Baca juga: Bahas Anggaran Alutsista, Rapat Komisi I DPR dengan Prabowo Digelar Tertutup

Dalam akta tersebut juga disebutkan, berdirinya industri ini bertujuan sebagai industri pengolahan, industri pesawat terbang dan perlengkapannya, reparasi pemasangan mesin dan peralatan hingga reparasi produk logam pabrikasi, mesin, dan peralatan.

Kemudian instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya, komunikasi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah, hingga kontruksi telekomunikasi navigasi udara.

Perusahaan ini sendiri berdiri dengan modal yang disetorkan senilai Rp 50 miliar dengan jumlah 50.000 lembar. Harga per lembar sahamnya Rp 1.000.000.

Diketahui, 10 dari total 50.000 lembar saham dipegang Primer Koperasi Pegawai Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP). Sedangkan sisanya sebanyak 49.990 lembar saham dikuasai YKPP.