Kompas.com - 03/06/2021, 07:35 WIB
Ilustrasi toleransi freepik.comIlustrasi toleransi
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Satu hal yang perlu direnungkan dalam peringatan hari lahir Pancasila yang baru beberapa hari berlalu adalah mengenai tolerasi.

Ya, toleransi sangat perlu direnungkan karena Indonesia memiliki suku, agama, ras, dan bahasa yang begitu beragam.

Dengan adanya toleransi, tak hanya saling menghargai atau menghormati perbedaan. Akan tetapi, kita juga bisa merawat kehidupan yang damai di negeri ini.

Baca juga: 10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute

Dalam dua tahun terakhir, wajah toleransi di kota-kota besar diklaim mengalami perbaikan.

Berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran (IKT) yang dibuat oleh Setara Institute menunjukkan, skor kota di peringkat pertama lebih tinggi dibandingkan dengan skor pada 2018.

Pada 2020, kota peringkat teratas mencapai skor 6,717. Sementara pada 2018, peringkat satu dengan skor 6,513.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ada delapan hal yang digunakan Setara sebagai indikator untuk meniliti kota paling toleran, yaitu:

Pertama, rencana pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan produk hukum pendukung lainnya.

Kedua, kebijakan diskriminatif.

Ketiga, pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi.

Keempat, tindakan nyata terkait peristiwa.

Kelima, peristiwa intoleransi.

Keenam, dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.

Ketujuh, heterogenitas keagamaan penduduk.

Kedelapan, inklusi sosial keagamaan.

Baca juga: Jokowi: Saya Tak Toleransi Penyelewengan Anggaran, apalagi Saat Pandemi

Selain itu, Setara Institute juga menggunakan empat variabel dalam menentukan skor akhir dari kota yang memiliki tingkat toleran tinggi meliputi:

Satu, pemerintah kota tersebut memiliki regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi.

Dua, pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota tersebut kondusif bagi praktik dan promosi toleransi

Tiga, tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah atau tidak ada sama sekali

Empat, menunjukkan upaya yang cukup dalam tata kelola keberagaman identitas keagamaan warganya.

Baca juga: Ketua Komnas HAM Nilai Sikap Tak Hargai Keberagaman Jadi Tantangan Demokrasi

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Kemendikbud Ristek Minta Pansel Tunda Pengumuman Seleksi Guru PPPK

Nasional
Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nadiem Klaim Dengar Aspirasi Masyarakat untuk Beri Afirmasi bagi Guru Honorer

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

KPK Eksekusi Mantan Mensos Juliari Batubara ke Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Ketua MUI: Masih Ada Warga yang Menolak Vaksin Covid-19

Nasional
Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Menkes Prediksi Pandemi Paling Cepat Selesai 5 Tahun

Nasional
Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Kemenpora: Presiden Jokowi Akan Buka PON Papua 2 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 di Asia Tenggara

Nasional
Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan 'Bermain' Tambang di Papua

Luhut vs Haris Azhar dan Fatia Kontras, Berawal dari Tudingan "Bermain" Tambang di Papua

Nasional
KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Periksa Sekda Sebagai Saksi Dugaan Suap Pengadaan Barang di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Wapres Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Bertemu Dubes Arab Saudi, Kemenag Lobi agar Jemaah Indonesia Bisa Umrah

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

ICW Sebut Sejumlah Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK Pegawai KPK

Nasional
Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Indonesia Serukan Dunia Bantu Vaksinasi Covid-19 bagi Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Nasional
Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Komisi X Minta Munculnya Klaster Covid-19 di Sekolah jadi Bahan Evaluasi, Bukan untuk Tunda PTM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.