Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/06/2021, 17:00 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membatasi jumlah penonton dalam ajang World Superbike 2021 yang rencananya digelar di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), November mendatang.

Langkah ini ditempuh mengingat situasi pandemi virus corona yang masih berlangsung.

"Diperkirakan antara 20.000 penonton per hari yang berpotensi untuk menyaksikan World Superbike," kata Menteri Pariwisata dan Ekomomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno usai rapat terbatas dengan presiden dan menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Baca juga: Jokowi Minta World Superbike 2021 di NTB Digelar dengan Protokol Kesehatan Ketat

"Keputusannya apakah dari kapasitas penonton yang 20.000 per hari itu adalah 10, 20, atau 30 persen (yang boleh menonton langsung di venue) nanti akan ditentukan pada saat akhir," tuturnya.

Sandiaga mengatakan, keputusan terkait pembatasan jumlah penonton di World Superbike 2021 akan disesuaikan dengan data perkembangan virus corona pada November mendatang.

Selain pembatasan kapasitas, masyarakat yang hendak menonton juga wajib melakukan tes Covid-19 dan dipastikan negatif virus corona.

"Dan diharapkan juga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin," ujar Sandiaga.

Tak hanya penonton, atlet yang bertanding juga akan diminta mengikuti protokol kesehatan ketat.

Baca juga: Sambut World Superbike, Menteri Sandiaga Uno Akan Prioritaskan Vaksinasi Covid-19 di NTB

World Superbike akan melibatkan 24 atlet mancangera. Harus dipastikan para atlet sudah menerima vaksin virus corona sebelum berangkat berkompetisi.

Sebelum bertolak ke venue, diwajibkan pula bagi para atlet untuk melakukan tes PCR dan negatif Covid-19.

Selain itu, atlet juga akan diminta hadir ke lokasi kompetisi 5 hari sebelum waktu latihan untuk lebih dulu menempuh karantina.

"Setelah kedatangan, dalam karantina akan terus secara rutin dilakukan testing bagi para atlet," ujar Sandiaga.

Baca juga: Dukung MotoGP Mandalika, Jalan Bypass Rampung September

Sandiaga memastikan, prosedur protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam World Superbike sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

Dengan sistem gelembung (bubble) atau pembatasan kontak fisik, diharapkan World Superbike mampu menjadi bukti bahwa Indonesia berhasil beradaptasi dalam menyelenggarakan event internasional di tengah pandemi.

"Kita harapkan ini bisa menggeliatkan kembali baik perekonomian maupun pariwisata dalam bingkai pengendalian Covid-19," kata dia.

Adapun World Superbike merupakan kompetisi balap motor yang menjadi ajang pendahuluan sebelum MotoGP. MotoGP sendiri rencananya akan diselenggarakan pada Maret 2022 di lokasi yang sama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Sudirman Said: Jangan Nafsu Berlebih Keluarkan Anggaran, apalagi Diselewengkan untuk Politik

Sudirman Said: Jangan Nafsu Berlebih Keluarkan Anggaran, apalagi Diselewengkan untuk Politik

Nasional
'Flashback' Saut Situmorang soal Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi gara-gara Kasus Setnov

"Flashback" Saut Situmorang soal Agus Rahardjo Dimarahi Jokowi gara-gara Kasus Setnov

Nasional
Kampanye di Kupang, Ganjar Sebut Dia dan Mahfud Paket Komplet Bersihkan KKN

Kampanye di Kupang, Ganjar Sebut Dia dan Mahfud Paket Komplet Bersihkan KKN

Nasional
KSAD Maruli Beri Saran ke Mabes TNI agar Pengadaan Air Bersih Dimasifkan

KSAD Maruli Beri Saran ke Mabes TNI agar Pengadaan Air Bersih Dimasifkan

Nasional
Hari Kedua di Dubai, Presiden Jokowi akan Hadiri Pembukaan WCAS COP28

Hari Kedua di Dubai, Presiden Jokowi akan Hadiri Pembukaan WCAS COP28

Nasional
KPK Panggil Dirjen Perkeretaapaian dan Sekjen Kemenhub sebagai Saksi Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA

KPK Panggil Dirjen Perkeretaapaian dan Sekjen Kemenhub sebagai Saksi Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA

Nasional
Janji Bakal Kembalikan Independensi KPK, Anies Ingin Pimpinan KPK Siap Mundur jika Langgar Etik

Janji Bakal Kembalikan Independensi KPK, Anies Ingin Pimpinan KPK Siap Mundur jika Langgar Etik

Nasional
PT Bukit Asam Sukses Pulihkan 234 Hektar DAS di Muara Enim

PT Bukit Asam Sukses Pulihkan 234 Hektar DAS di Muara Enim

Nasional
Anies Sebut Indonesia Kembali Alami Proses Sentralisasi

Anies Sebut Indonesia Kembali Alami Proses Sentralisasi

Nasional
Ayah Mirna Salihin Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Hilangkan Barang Bukti

Ayah Mirna Salihin Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Hilangkan Barang Bukti

Nasional
Kepala BKKBN: Bonus Demografi 2035-2045 Harus Dikapitalisasi, Stunting Diturunkan

Kepala BKKBN: Bonus Demografi 2035-2045 Harus Dikapitalisasi, Stunting Diturunkan

Nasional
Panglima TNI Minta Uang Lauk Prajurit Disamakan dengan Polri

Panglima TNI Minta Uang Lauk Prajurit Disamakan dengan Polri

Nasional
Panglima Agus Titip Revisi Doktrin TNI AD ke KSAD Maruli

Panglima Agus Titip Revisi Doktrin TNI AD ke KSAD Maruli

Nasional
Agus Rahardjo Tak Setuju Firli Jadi Komisioner KPK karena Pernah Langgar Etik Berat Saat Jabat Deputi

Agus Rahardjo Tak Setuju Firli Jadi Komisioner KPK karena Pernah Langgar Etik Berat Saat Jabat Deputi

Nasional
Istana Bantah UU KPK Direvisi karena Pimpinan Tak Hentikan Kasus E-KTP Setya Novanto

Istana Bantah UU KPK Direvisi karena Pimpinan Tak Hentikan Kasus E-KTP Setya Novanto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com