Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSP Ungkap Alasan soal Penunjukan Abdee Slank sebagai Komisaris Telkom

Kompas.com - 30/05/2021, 15:31 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyayangkan soal anggapan pengangkatan Abdee "Slank" sebagai Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk semata-mata karena pernah menjadi relawan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

Irfan menyebut, pemerintah punya alasan lain di balik penunjukan musisi yang memiliki nama lengkap Abdee Negara Nurdin itu.

"Saya prihatin dan menyayangkan adanya tuduhan dari sejumlah kalangan. Jangan terlalu cepat underestimate pada sosok Abdee Slank," ujar Irfan, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (30/5/2021).

Baca juga: Apa Alasan Erick Thohir Mengangkat Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom?

Menurut Irfan, Abdee sosok yang visioner, kreatif, dan pekerja keras, khususnya dalam menghadapi era disrupsi digital seperti saat ini.

Ia mengatakan, visi dan ide kreatif Abdee dibutuhkan oleh Telkom dalam menghadapi tantangan bisnis pada masa modern.

Dalam menghadapi disrupsi teknologi dan digital, kata Irfan, tidak hanya dibutuhkan ahli-ahli di bidang teknologi informasi, tetapi juga sosok yang bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk industri kreatif.

Irfan menekankan, Telkom bukan hanya perusahaan yang bergerak di bidang perangkat dan infrastruktur telekomunikasi. Sebab, Telkom memiliki anak perusahaan yang bergerak di industri kreatif seperti konten seluler dan e-commerce.

"Abdee merupakan sosok yang memiliki pemikiran out of the box yang sangat dibutuhkan Telkom untuk mengembangkan bisnis di era digital ini. Ia bisa memberikan masukan yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya oleh PT Telkom," tuturnya.

Baca juga: Deretan Pendukung Jokowi Jadi Komisaris BUMN: Fadjroel hingga Abdee Slank

Menurut Irfan, Abdee tidak hanya berpengalaman dalam industri musik dan digital teknologi, tetapi juga sosial dan lingkungan.

Ia mengatakan, Abdee pernah menjadi Tim Pakar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HKI Kemenkumham) dalam penyusunan UU Hak Cipta dan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) pada 2013.

Abdee juga pernah menjadi anggota Badan Pengawas Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2016.

"Maka seharusnya penilaian masyarakat kepada Abdee Slank haruslah secara objektif," ujar Irfan.

Irfan meminta masyarakat tidak lagi terjebak pada dikotomi pendukung Jokowi atau Prabowo. Sebab, Pilpres 2019 sudah berlalu.

Ia mengatakan, tidak ada lagi pendukung Jokowi dan Probowo. Saat ini, semua anak bangsa seharusnya mendukung NKRI.

"Berikan keleluasaan kepada pemerintahan dan Pak Jokowi untuk memilih talenta-talenta yang terbaik agar dapat membantu beliau membangun bangsa ini, termasuk membantu mengembangkan BUMN seperti dalam penunjukan Abdee Slank," kata Irfan.

Baca juga: Rekam Jejak Karier Abdee “Slank” hingga Jadi Komisaris Telkom

Pengangkatan Abdee sebagai komisaris Telkom menambah daftar pendukung dan relawan Jokowi yang mendapat jabatan komisaris.

Selain Abdee, ada sejumlah nama pendukung Jokowi yanglebih dulu menjadi komisaris perusahaan pelat merah.

Antara lain, Fadjroel Rachman sebagai Komisaris Utama Adhi Karya, Andi Gani Nena Wea selaku Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan dan Ulin Yusron sebagai komisaris di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com