Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Strategi Pemerintah Pulihkan Ekonomi Nasional pada 2022

Kompas.com - 25/05/2021, 16:36 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Crystallin mengatakan pemerintah memiliki strategi nasional untuk melakukan pemulihan ekonomi pada 2022.

Adapun strategi itu meliputi reformasi stuktural dan juga fiskal serta harus dilakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah.

"Karena memang tanpa kita lakukan bersama-sama reformasi-reformasi besar itu akan sulit dilakukan," kata Masyita dalam diskusi yang disiarkan secara daring, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Dorong Pemulihan Ekonomi, Jokowi Kembali Perintahkan Belanja Pemerintah Dipercepat

Masyita mengatakan, dalam reformasi struktural tahun 2019 pihaknya menargetkan peningkatan value addict perekonomian.

Dalam pembahasan peningkatan tersebut, biasanya hanya terfokus pada sektor basis komoditas yang masih cukup bergantung pada ekspor.

"Jangan lupa, bahwa input lain dari pembangunan yang juga penting adalah peningkatan human capital," ujarnya.

"Karena tanpa human capital dan enterpreneurship yang tinggi, sulit untuk tumbuh tinggi," lanjut dia.

Masyita menuturkan, sektor-sektor yang pertumbuhannya tinggi saat ini bukan lagi berasal dari industri namun lebih banyak dari sektor jasa.

Sektor jasa tersebut meliputi pariwisata, transportasi, informasi dan teknologi, serta keuangan yang juga sudah berkembang ke arah digital.

"Jadi kita membutuhkan daerah untuk bisa menciptakan sumber daya yang bagus," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga membuat beberapa program beasiswa agar bisa mencetak sumber daya manusia yang berkualitas untuk sekolah di luar negeri.

Setelah menempuh pendidikan di luar negeri, diharapkan sumber daya manusia tersebut bisa kembali dan memajukan daerah.

Baca juga: Mendag: Neraca Perdagangan Surplus, Optimisme Pemulihan Ekonomi Menguat

"Bagaimana (bisa) pulang lagi ke daerah? kita harus menciptakan aktivitas ekonomi yang memang bisa menangkap talent-talent yang value addictnya tinggi," tuturnya.

"Jadi kalau di daerah kita activity value eddictnya rendah kita enggak akan mendapatkan talent yang value eddictnya tinggi," ucap dia.

Sementara dari sisi reformasi fiskal pemerintah bisa melakukan reformasi perpajakan, reformasi penganggaran dan pembiayaan yang inovatif, pruden dan sustainable.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com