Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Realisasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp 172,35 Triliun

Kompas.com - 17/05/2021, 15:03 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan, realisasi dana pemulihan ekonomi nasional sudah mencapai Rp 172,35 triliun.

Angka tersebut sama dengan 24 persen dari pagu anggaran yang berada di angka Rp 699,43 triliun.

"Dana pemulihan ekonomi nasional sudah direalisasikan per 11 Mei Rp 172,35 triliun atau 24 persen dari pagu," kata Airlangga dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Hingga Akhir April, Realisasi PEN Baru 22,3 Persen dari Pagu Rp 669,43 Triliun

Dengan besaran angka ini, realisasi dana pemulihan ekonomi nasional naik Rp 49,01 trilun dari realisasi kuartal I/2021 yakni Rp 123,26 triliun.

Kenaikan realisasi dana pemulihan ekonomi nasional diperoleh dari penambahan realisasi anggaran pada sejumlah sektor, di antaranya sektor kesehatan yang terealisasi Rp 24,90 triliun atau 14,2 persen dari pagu Rp 175,22 triliun.

Kemudian, realisasi dana perlindungan sosial Rp 56,79 triliun atau 37,8 persen dari pagu Rp 150,28 triliun. Program prioritas terealisasi Rp 21,8 triliun atau 17,6 persen dari pagu Rp 123,67 triliun.

Sementara itu, realisasi dukungan UMKM dan korporasi mencapai Rp 42,03 triliun atau 21 persen dari pagu Rp 193,53 triliun.

"Dan (realisasi) insentif usaha sebesar 47 persen (Rp 26,83 triliun dari pagu Rp 56,72 triliun)," kata Airlangga.

Baca juga: Airlangga: Anggaran Kesehatan KPC PEN 2021 Naik 300 Persen

Adapun realisasi dana perlindungan sosial terbagi menjadi sejumlah program.

Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, pada 11 Mei 2021 telah direalisasi Rp 13,83 triliun atau 48,19 persen dari pagu Rp 28,71 triliun.

Kemudian, program Kartu Sembako mencapai Rp 17,24 triliun atau 38,20 persen dari pagu Rp 45,12 triliun.

Sementara itu, realisasi program Bantuan Sosial Tunal (BST) mencapai Rp 11,18 triliun atau 98,39 persen dari pagu Rp 12 triliun, dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa realisasinya mencapai Rp 2,51 triliun atau 17,41 persen dari pagu Rp 14,4 triliun.

Airlangga mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada sejumlah sektor telah menunjukkan angka positif seperti sektor pertanian, pengadaan listrik, air, informasi dan komunikasi, keuangan, hingga kesehatan.

Baca juga: Ketua KPC-PEN: Indonesia Sudah Pesan 155 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Secara regional, beberapa daerah masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif. Namun, terdapat 10 provinsi yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif.

"10 daerah yang sudah tumbuh positif adalah Riau 0,41 persen, Papua 14,28 persen, Sulawesi Tenfag 6,26 persen, Jogja 6,14 persen, Sulawesi Utara 1,87 persen, Sulawesi Tenggara 0,06 persen, NTT 0,12 persen, Papua Barat 1,47 persen, Bangka Belitung 0,97 persen, dan Maluku Utara 13,45 persen," kata Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com