Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Pemulihan Ekonomi Sulawesi Selatan Harus Paralel dengan Penanganan Covid-19

Kompas.com - 22/04/2021, 12:33 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemulihan ekonomi di Sulawesi Selatan berjalan beriringan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Sebab, menurut Tito, kedua hal tersebut saling berkaitan sehingga sudah sewajarnya berjalan beriringan.

"Pemulihan ekonomi ini harus berjalan, tapi dengan hati-hati sekali, pemulihan ekonomi harus paralel dengan penanganan Covid-19," kata Tito dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (22/4/2021).

Baca juga: Mendagri Terbitkan Instruksi Nomor 9/2021, Pertegas Perpanjangan Kembali PPKM Mikro

Selain itu, Tito juga meminta agar pemerintah daerah tidak menggenjot ekonomi tanpa mengendalikan pandemi secara menyeluruh.

Ia melanjutkan, pertumbuhan dan pemulihan ekonomi juga harus diawali dengan manajemen belanja pemerintah, di antaranya dengan menggenjot belanja modal yang dilakukan sedini mungkin sebagai stimulan belanja dari sektor swasta.

"Pertumbuhan ekonomi, jangan hanya digenjot tanpa mengendalikan pandemi, situasi seperti ini strateginya adalah kendalikan pandemi, baru kita ada kelonggaran ekonomi," ujar dia.

Mantan Kapolri ini juga mengingatkan kasus Covid-19 harus ditekan sebagai upaya penanganan pandemi sekaligus pemulihan ekonomi salah satunya dengan menurunkan angka kasus tanpa mengurangi testing.

Baca juga: Mendagri Ingatkan Masyarakat Tak Lengah Protokol Kesehatan meski Ada Vaksin Covid-19

Kemudian, menurunkan angka kematian, meningkatkan angka kesembuhan, dan memastikan ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR).

"Tapi turunnya jangan karena dikurangi testing, testing tetap diperbanyak, jangan malu menyampaikan itu," ucapnya.

"Lebih baik kita punya data riil sehingga kita bisa bertindak membuat kebijakan cepat berdasarkan data kasus aktif," kata Tito.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com