Sekjen PDI-P Tegaskan Tiket Capres 2024 dari PDI-P Hak Prerogatif Megawati

Kompas.com - 24/05/2021, 19:52 WIB
Sekjen PDI-P, Hasto Kristianto KOMPAS.COM/ACHMAD FAIZALSekjen PDI-P, Hasto Kristianto
|

Seperti diketahui, Partai Banteng kini tengah didera isu perseteruan antara pengurus partai dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kader PDI-P.

Konflik itu mengemuka setelah Ganjar tidak diundang dalam acara tidak diundang acara pembukaan Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya di Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah, Panti Marhen, Semarang, Sabtu (22/5/2021).

Padahal, acara itu turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani.

Tidak hanya itu, acara tersebut juga mengundang kader-kader PDI-P yang menjabat sebagai kepala daerah di Jawa Tengah.

Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto membenarkan Ganjar tidak diundang dalam acara itu karena ia menilai Ganjar terlalu berambisi untuk maju sebagai capres.

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, aja keminter (Kalau kamu pintar, jangan sok merasa pintar)," ujar Bambang, Sabtu malam.

Baca juga: Tak Diundang di Acara PDI-P di Semarang, Ganjar Datangi Rumah Megawati di Jakarta, Ada Apa?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu ini menduga, gelagat sang gubernur untuk maju menjadi capres mulai terlihat dengan tingginya intensitas tampil di media sosial dan media.

"Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos. (Sudah saya kode. Kok enggak digubris, ya saya kerasin). Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya," imbuh dia.

Sejumlah pengamat politik menilai, perseteruan ini merupakan bagian dari persaingan di internal PDI-P untuk memperebutkan tiket pencalonan pada Pilpres 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, Ganjar sengaja tidak diundang oleh PDI-P karena PDI-P ingin menjegal Ganjar yang elektabilitasnya mengungguli Puan.

Sementara itu, Puan yang merupakan putri Megawati merupakan sosok putri mahkota partai yang juga digadang-gadang akan dicalonkan pada Pilpres 2024 mendatang.

"Itu manuver penjegalan terhadap Ganjar. Dalam dalam politik itu biasa. Ganjar dianggap lebih baik dari Puan, lebih bagus dalam soal elektabilitas pencapresan, makanya Ganjar perlu dijegal," kata Ujang.

"Siapa pun yang lebih maju dan lebih bagus elektabilitasnya pasti akan dikunci dan dikerjai. Dan ini yang sedang terjadi pada Ganjar, dan Ganjar paham soal itu," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Nasional
KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

Nasional
Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Nasional
Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Nasional
11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game 'Free Fire' Tersebar di Sumatera hingga Papua

11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game "Free Fire" Tersebar di Sumatera hingga Papua

Nasional
Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Nasional
Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Nasional
Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Nasional
KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

Nasional
Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Nasional
Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' oleh Anggota DPR

Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

Nasional
Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Nasional
Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Predator Seksual Anak Bermodus Game Online Free Fire Ditangkap Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.