Salin Artikel

Sekjen PDI-P Tegaskan Tiket Capres 2024 dari PDI-P Hak Prerogatif Megawati

Oleh karena itu, Hasto meminta kader-kader PDI-P untuk melakukan konsolidasi agar siap ketika keputusan pencalonan presiden telah diambil oleh Mega.

"Terus bergerak ke bawah bersama rakyat, sehingga ketika tiba momentum politik bagi Ibu Megawati untuk mengambil keputusan, seluruh kader Partai telah mengakar dalam semangat kolektivitas untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (24/5/2021).

Hasto mengingatkan, semua kader PDI-P nantinya juga mesti bersikap proaktif terhadap keputusan yang akan diambil.

"Struktural partai, kepala daerah, dan wakil kepala daerah, serta pimpinan legislatif bersama-sama berjuang dalam spirit gotong royong untuk rakyat. Semua wajib proaktif sebagai kader partai," ujar Hasto.

Ia mengatakan, konsolidasi yang mesti dilakukan menyangkut aspek ideologi, politik, program, kader, hingga konsolidasi sumber daya.

"Konsolidasi ideologi agar bangsa Indonesia semakin kokoh dengan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa, sehingga Presiden RI yang akan datang tidak akan dibebani oleh persoalan tersebut," kata dia.

Hasto pun menegaskan, hingga saat ini partainya masih berkonsentrasi membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo mengatasi pandemi Covid-19, bukan soal capres-cawapres.

Menurut Hasto, ada pihak dari luar partai yang sengaja ingin memecah belah PDI-P menjelang kontes Pemilihan Umum 2024 mendatang.

"Terus rapatkan barisan mengingat banyak pihak yang sudah melakukan dansa politik untuk 2024 dan jangan beri peluang siapapun dari luar partai untuk memecah belah kekuatan partai kita," kata Hasto.

Seperti diketahui, Partai Banteng kini tengah didera isu perseteruan antara pengurus partai dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kader PDI-P.

Konflik itu mengemuka setelah Ganjar tidak diundang dalam acara tidak diundang acara pembukaan Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya di Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah, Panti Marhen, Semarang, Sabtu (22/5/2021).

Padahal, acara itu turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani.

Tidak hanya itu, acara tersebut juga mengundang kader-kader PDI-P yang menjabat sebagai kepala daerah di Jawa Tengah.

Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto membenarkan Ganjar tidak diundang dalam acara itu karena ia menilai Ganjar terlalu berambisi untuk maju sebagai capres.

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, aja keminter (Kalau kamu pintar, jangan sok merasa pintar)," ujar Bambang, Sabtu malam.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu ini menduga, gelagat sang gubernur untuk maju menjadi capres mulai terlihat dengan tingginya intensitas tampil di media sosial dan media.

"Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos. (Sudah saya kode. Kok enggak digubris, ya saya kerasin). Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya," imbuh dia.

Sejumlah pengamat politik menilai, perseteruan ini merupakan bagian dari persaingan di internal PDI-P untuk memperebutkan tiket pencalonan pada Pilpres 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai, Ganjar sengaja tidak diundang oleh PDI-P karena PDI-P ingin menjegal Ganjar yang elektabilitasnya mengungguli Puan.

Sementara itu, Puan yang merupakan putri Megawati merupakan sosok putri mahkota partai yang juga digadang-gadang akan dicalonkan pada Pilpres 2024 mendatang.

"Itu manuver penjegalan terhadap Ganjar. Dalam dalam politik itu biasa. Ganjar dianggap lebih baik dari Puan, lebih bagus dalam soal elektabilitas pencapresan, makanya Ganjar perlu dijegal," kata Ujang.

"Siapa pun yang lebih maju dan lebih bagus elektabilitasnya pasti akan dikunci dan dikerjai. Dan ini yang sedang terjadi pada Ganjar, dan Ganjar paham soal itu," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/24/19520981/sekjen-pdi-p-tegaskan-tiket-capres-2024-dari-pdi-p-hak-prerogatif-megawati

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.