Tjahjo Siapkan Pandangan soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menpan RB) Tjahjo Kumolo sudah menyiapkan pandangan terkait polemik 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Adapun pimpinan KPK akan membahas tindak lanjut terhadap 75 pegawai bersama Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian/Lembaga terkait, pada Selasa (25/5/2021) besok.

“Ya pasti sudah disiapkan pandangan,” kata Menpan RB Tjahjo saat dikonfirmasi, Kompas.com, Senin (24/5/2021).

Baca juga: Komnas HAM Bentuk Tim, Selidiki Pelaksanaan TWK terhadap Pegawai KPK

Kendati demikian, Tjahjo belum bisa mengungkap rekomendasi dan pandangannya kepada publik.

Politisi PDI-P ini mengatakan, pihaknya masih harus mendengar pandangan dari kementerian/lembaga terkait  saat koordinasi besok.

“Wah maaf (belum bisa disampaikan). Besok kan harus dengar pandangan-pandangan yang lain,” ucap dia.

Baca juga: Respons Firli Setelah Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian Pegawai KPK

Polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK masih menjadi sorotan publik. Tes tersebut merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Terlebih pimpinan KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tertanggal 7 Mei 2021 yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri. Melalui SK itu, 75 pegawai KPK dibebastugaskan.

Adapun Presiden Joko Widodo telah menyatakan, hasil TWK tidak serta merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai KPK yang tak lolos.

Baca juga: Menanti Keputusan Tepat dan Cepat Pimpinan KPK atas Polemik TWK

Ia meminta pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai yang tak lolos tes.

Namun, hingga kini belum ada sikap dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara TWK. Sementara SK pimpinan KPK yang membebastugaskan pegawai belum dicabut.

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan lembaga terkait mengenai nasib 75 pegawai yang tidak lolos TWK.