Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Kompas.com - 17/05/2021, 20:11 WIB
Ketua DPR Puan Maharani Dokumentasi Puan MaharaniKetua DPR Puan Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mendorong parlemen dari negara-negara yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Unit (IPU) untuk aktif mengupayakan pemerataan ketersediaan vaksin di seluruh dunia.

"Solidaritas global menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil untuk mengatasi potensi memburuknya dampak pandemi Covid-19 di tengah peningkatan jumlah kasus di berbagai negara," kata Puan dalam keterangannya, Senin (17/5/2021).

Hal tersebut disampaikannya melalui pesan video dalam rangka sidang ke-142 Majelis Persatuan Antar Parlemen (IPU) yang akan diadakan di Jenewa, Swiss pada 24-28 Mei 2021.

Puan menilai, saat ini dunia tengah berada pada situasi genting menghadapi pandemi Covid-19. 

Baca juga: Ketua DPR: Kebijakan Tunda Kedatangan WNA Selama Larangan Mudik demi Rasa Keadilan Masyarakat

Namun, ia melihat hingga kini distribusi vaksin tidak merata ke seluruh dunia, meski sejumlah negara sudah melakukan vaksinasi.

"Parlemen negara anggota IPU bisa memainkan peran penting terkait hal ini. Parlemen negara anggota IPU mesti mendesak negara produsen vaksin untuk meningkatkan produksinya secara optimal," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Politikus PDI-P itu mengatakan, sudah saatnya negara-negara di dunia mengedepankan solidaritas global untuk melawan pandemi.

Negara yang surplus persediaan vaksinnya, kata dia, harus didorong untuk membagi stok vaksin yang dimiliki dengan negara lain.

"Ketimpangan distribusi vaksin memang menjadi persoalan yang mengkhawatirkan. Negara tertentu, seperti Inggris dan Kanada, telah memesan vaksin dalam dosis yang jumlahnya beberapa kali lipat dibanding jumlah penduduk dewasanya," jelas Puan.

Baca juga: Sarana Rantai Dingin Jadi Tantangan Distribusi Vaksin Covid-19

Padahal, lanjut dia, masih banyak negara lain yang belum dapat mengakses vaksin hingga saat ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X