Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Kompas.com - 15/05/2021, 16:54 WIB
Kepala BNPB Doni Monardo saat memimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Gedung Daerah Riau di Kota Pekanbaru, Kamis (22/4/2021). KOMPAS.COM/IDONKepala BNPB Doni Monardo saat memimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Gedung Daerah Riau di Kota Pekanbaru, Kamis (22/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengingatkan Satgas Covid-19 daerah agar memperhatikan tempat-tempat wisata yang buka saat ini.Tempat-tempat wisata yang buka harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang berlaku.

Ia menegaskan, jika ada tempat wisata yang melanggar protokol kesehatan, Satgas daerah harus dapat melakukan penertiban.

"Sekali lagi kami harapkan, seluruh Satgas Covid-19 daerah, terutama unsur Polda, harus berani mengambil keputusan, melakukan langkah-langkah penertiban. Bahkan, bila perlu, apabila membahayakan keselamatan masyarakat, lebih baik ditutup saja," kata Doni dalam konferensi pers virtual bertajuk "Antisipasi Mobilitas Masyarakat dan Pencegahan Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran" Sabtu (15/5/2021).

Doni mengingatkan, tempat wisata yang diperbolehkan buka hanya boleh menerima pengunjung hingga 50 persen dari kapasitas normal, tak boleh lebih.

Baca juga: Anies Larang Warga Tak Punya KTP Jakarta Masuk Tempat Wisata hingga 16 Mei

Dia berharap, Satgas Covid-19 daerah dapat berbicara dengan pengelola tempat wisata yang melanggar itu secara terbuka.

Dia juga meminta agar pengelola tempat wisata  bekerja sama untuk mematuhi aturan protokol kesehatan yang ada.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami harapkan pengelola pariwisata pun bisa bekerja sama. Karena kalau kasus aktif meningkat, otomatis semuanya akan mundur lagi," ujarnya.

Doni mengungkapkan, strategi pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah sudah cukup berhasil. Ia menyebutkan, ada kepedulian antara pusat dan daerah untuk menaati semua peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan di masa pandemi.

"Bapak Presiden mengatakan, setelannya saat ini sudah pas antara gas dan rem. Ini yang kita jaga. Oleh karenanya, kepedulian daerah untuk menaati semua peraturan ataupun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, ini betul-betul kita harapkan bisa terlaksana," ujar Doni.

Doni juga meminta dukungan masyarakat dalam penerapan kebijakan protokol kesehatan untuk bersama memerangi pandemi Covid-19. Menurut dia, saat ini hanya dengan saling mengingatkan, Indonesia dapat mengurangi risiko terpapar Covid-19, bahkan mengendalikan kasus.

Baca juga: Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Doni berharap, Indonesia bisa keluar dari kasus Covid-19 pada peringatan hari Kemerdekaan pada Agustus mendatang dengan syarat disiplin protokol kesehatan terus diterapkan.

"Setiap saat, setiap hari, setiap jam saling mengingatkan tentang mematuhi protokol kesehatan. Hanya dengan saling mengingatkanlah kita bisa mengurangi risiko, dan insya Allah kita mampu mengendalikan kasus Covid," ucapnya.

"Kalau seandainya ini baik sampai dengan akhir Juni, berjalan terus sampai dengan Agustus pertengahan. Mungkin bisa menjadi hadiah atau kado ulang tahun bagi perayaan kemerdekaan bangsa kita," tambah dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1,9 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Diminta Tarik Rem Darurat

1,9 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Diminta Tarik Rem Darurat

Nasional
Kirim Surat ke Jokowi, Masyarakat Sipil Minta Gerak Cepat Cegah Gelombang Ekstrem Covid-19

Kirim Surat ke Jokowi, Masyarakat Sipil Minta Gerak Cepat Cegah Gelombang Ekstrem Covid-19

Nasional
Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

Nasional
Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Nasional
KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X