Kompas.com - 15/05/2021, 16:54 WIB
Kepala BNPB Doni Monardo saat memimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Gedung Daerah Riau di Kota Pekanbaru, Kamis (22/4/2021). KOMPAS.COM/IDONKepala BNPB Doni Monardo saat memimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Gedung Daerah Riau di Kota Pekanbaru, Kamis (22/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengingatkan Satgas Covid-19 daerah agar memperhatikan tempat-tempat wisata yang buka saat ini.Tempat-tempat wisata yang buka harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang berlaku.

Ia menegaskan, jika ada tempat wisata yang melanggar protokol kesehatan, Satgas daerah harus dapat melakukan penertiban.

"Sekali lagi kami harapkan, seluruh Satgas Covid-19 daerah, terutama unsur Polda, harus berani mengambil keputusan, melakukan langkah-langkah penertiban. Bahkan, bila perlu, apabila membahayakan keselamatan masyarakat, lebih baik ditutup saja," kata Doni dalam konferensi pers virtual bertajuk "Antisipasi Mobilitas Masyarakat dan Pencegahan Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran" Sabtu (15/5/2021).

Doni mengingatkan, tempat wisata yang diperbolehkan buka hanya boleh menerima pengunjung hingga 50 persen dari kapasitas normal, tak boleh lebih.

Baca juga: Anies Larang Warga Tak Punya KTP Jakarta Masuk Tempat Wisata hingga 16 Mei

Dia berharap, Satgas Covid-19 daerah dapat berbicara dengan pengelola tempat wisata yang melanggar itu secara terbuka.

Dia juga meminta agar pengelola tempat wisata  bekerja sama untuk mematuhi aturan protokol kesehatan yang ada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami harapkan pengelola pariwisata pun bisa bekerja sama. Karena kalau kasus aktif meningkat, otomatis semuanya akan mundur lagi," ujarnya.

Doni mengungkapkan, strategi pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah sudah cukup berhasil. Ia menyebutkan, ada kepedulian antara pusat dan daerah untuk menaati semua peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan di masa pandemi.

"Bapak Presiden mengatakan, setelannya saat ini sudah pas antara gas dan rem. Ini yang kita jaga. Oleh karenanya, kepedulian daerah untuk menaati semua peraturan ataupun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, ini betul-betul kita harapkan bisa terlaksana," ujar Doni.

Doni juga meminta dukungan masyarakat dalam penerapan kebijakan protokol kesehatan untuk bersama memerangi pandemi Covid-19. Menurut dia, saat ini hanya dengan saling mengingatkan, Indonesia dapat mengurangi risiko terpapar Covid-19, bahkan mengendalikan kasus.

Baca juga: Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Doni berharap, Indonesia bisa keluar dari kasus Covid-19 pada peringatan hari Kemerdekaan pada Agustus mendatang dengan syarat disiplin protokol kesehatan terus diterapkan.

"Setiap saat, setiap hari, setiap jam saling mengingatkan tentang mematuhi protokol kesehatan. Hanya dengan saling mengingatkanlah kita bisa mengurangi risiko, dan insya Allah kita mampu mengendalikan kasus Covid," ucapnya.

"Kalau seandainya ini baik sampai dengan akhir Juni, berjalan terus sampai dengan Agustus pertengahan. Mungkin bisa menjadi hadiah atau kado ulang tahun bagi perayaan kemerdekaan bangsa kita," tambah dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Penjelasan Kemenkes soal Klaim Vaksin Pfizer Aman untuk Anak 5-11 Tahun

Nasional
Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Ini Penjelasan BPN Bogor soal Sengketa Lahan PT Sentul City Tbk Vs Rocky Gerung

Nasional
Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Kontras Nilai Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar Mestinya Dilindungi, Bukan Dilaporkan

Nasional
Anggota Komisi I Prediksi Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Usai PON XX

Anggota Komisi I Prediksi Surpres Calon Panglima TNI Dikirim Usai PON XX

Nasional
Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

Nasional
Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Jokowi: Rehabilitasi Mangrove Harus Kita Lakukan untuk Antisipasi Perubahan Iklim

Nasional
Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Epidemiolog: Krisis Pandemi Belum Berakhir

Nasional
Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Soal Pon XX Papua, Satgas: Penonton Maksimal 25 Persen dan Terapkan Sistem Gelembung

Nasional
Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Penanganan Covid-19 Riau Membaik, Panglima TNI: Terus Cermati Perkembangan dan Fakta di Lapangan

Nasional
Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah Akibat Covid-19

Wapres Akui Masyarakat Miskin Bertambah Akibat Covid-19

Nasional
Jokowi Janji Terus Bangun Pelabuhan hingga Tol Laut

Jokowi Janji Terus Bangun Pelabuhan hingga Tol Laut

Nasional
QR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Arab Saudi, Kemenkes: Kita Coba Selesaikan

QR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Arab Saudi, Kemenkes: Kita Coba Selesaikan

Nasional
Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Jokowi: Laut Harus Kita Jaga untuk Kepentingan Generasi Sekarang dan yang Akan Datang

Nasional
Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Menhan dan Panglima TNI Tak Hadir, Rapat Komisi I Diwarnai Interupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.