RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

Kompas.com - 15/05/2021, 15:08 WIB
Peta Papua dan Papua Barat Google MapsPeta Papua dan Papua Barat
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini (PNG) bekerja sama mengusut video sekelompok masyarakat Papua Nugini yang menyatakan mendukung kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Duta Besar RI untuk Papua Nugini Andriana Supandy meminta warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Papua Nugini tidak terprovokasi dengan video tersebut.

Andriana menyatakan, hubungan RI dan Papua Nugini selama ini terjalin dengan baik.

"Hubungan baik bilateral kedua negara terus meningkat seiring dengan komitmen dari pemerintah kedua negara untuk menjunjung tinggi perjanjian saling menghormati, persahabatan, dan kerja sama yang ditandatangani pada 1986," demikian keterangan KBRI Port Moresby, dikutip dari Antara, Sabtu (15/5/2021).

Baca juga: Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Dalam video yang beredar itu, mereka yang menyatakan mendukung KKB di Papua mengaku berasal dari Provinsi East Sepik. Mereka tampak memakai seragam militer sambil membawa senjata api.

Pemerintah Papua Nugini pun telah menugaskan pejabat dan aparat berwenang untuk melakukan investigasi di wilayan East Sepik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemerintah setempat khawatir adanya potensi ancaman keamanan dari kelompok tersebut.

Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Papua Nugini Soroi Eoe MP mengatakan, pernyataan sekelompok masyarakat Papua Nugini dalam video itu merupakan tindakan kriminal.

Baca juga: Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bisa Undang Kecurigaan Ada DOM Tersembunyi di Papua

Selain itu, Panglima Angkatan Bersenjata Papua Nugini Mayor Jenderal Gilbert Toropo menegaskan, pernyataan kelompok tersebut tidak mewakili masyarakat atau angkatan bersenjata Papua Nugini.

Toropo bahkan menyatakan tindakan kelompok tersebut dapat dikategorikan sebagai makar, karena mengklaim membentuk pasukan bersenjata di luar Angkatan Bersenjata Papua Nugini.

Ia mengatakan, pemerintah Papua Nugini akan melakukan penindakan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam video tersebut.

Baca juga: KKB Sering Gunakan Masyarakat Jadi Tameng dan Korban, Aparat Diminta Berhati-hati

KBRI menyatakan, video tersebut tidak berdampak terhadap hubungan baik antar kedua negara.

Menurut KBRI, komunikasi antarpemerintah, dunia usaha, serta masyarakat tidak terganggu dengan adanya video itu.

"Pemerintah Papua Nugini menghormati kedaulatan NKRI atas wilayah teritorialnya dan menganggap bahwa isu di Papua dan Papua Barat adalah isu dalam negeri pemerintah Indonesia," tulis KBRI.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1,9 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Diminta Tarik Rem Darurat

1,9 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Diminta Tarik Rem Darurat

Nasional
Kirim Surat ke Jokowi, Masyarakat Sipil Minta Gerak Cepat Cegah Gelombang Ekstrem Covid-19

Kirim Surat ke Jokowi, Masyarakat Sipil Minta Gerak Cepat Cegah Gelombang Ekstrem Covid-19

Nasional
Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

Langkah Pemerintah Cegah Pandemi Memburuk: Hapus Cuti Bersama Natal 2021 hingga Tiadakan Hak Cuti ASN

Nasional
Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Libur Lebaran, Lonjakan Kasus Covid-19, dan Kekhawatiran Fasilitas Kesehatan Kolaps

Nasional
KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

KPK Eksekusi Wahyu Setiawan ke Lapas Kedungpane Semarang

Nasional
Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X