Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Kompas.com - 11/05/2021, 20:35 WIB
Sejumlah tenaga kesehatan berjalan menuju ruang perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC), Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/5/2021). Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet, Letkol Laut (K) Muhammad Arifin mengatakan tidak akan mengurangi jumlah tenaga kesehatan selama masa Lebaran 2021, hal tersebut untuk mengantisipasi kenaikan kasus COVID-19 dari masyarakat yang tetap melakukan mudik meski adanya larangan pemerintah sama seperti periode tahun lalu. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSejumlah tenaga kesehatan berjalan menuju ruang perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC), Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/5/2021). Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet, Letkol Laut (K) Muhammad Arifin mengatakan tidak akan mengurangi jumlah tenaga kesehatan selama masa Lebaran 2021, hal tersebut untuk mengantisipasi kenaikan kasus COVID-19 dari masyarakat yang tetap melakukan mudik meski adanya larangan pemerintah sama seperti periode tahun lalu. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet, Letkol Laut M Arifin mengatakan, sebagian besar tenaga kesehatan memahami keterlambatan pembayaran insentif.

Arifin mengaku sudah menyampaikan kepada seluruh tenaga kesehatan di RSD Wisma Atlet bahwa keterlambatan pencairan insentif disebabkan proses review di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kami sampaikan juga ke rekan-rekan nakes di sini dan mereka mayoritas bisa memahami dan tidak menjadikan masalah," kata Arifin, dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (11/5/2021).

Baca juga: Penjelasan Kemenkes soal Pembayaran Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan pada 2020

Arifin mengatakan, saat ini mayoritas tenaga kesehatan sudah menerima insentif. Sementara pemberian insentif kepada beberapa tenaga kesehatan masih dalam proses.

"Saat ini mereka bahagia sekali, kemarin saya monitor langsung ke ATM, saya lihat ada (yang) cair 15 juta, ada 20 juta, ada yang lewat manual. Itu akan dipercepat yang belum," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arifin mengatakan, insentif tersebut bukan merupakan gaji, melainkan penghargaan yang diberikan pemerintah.

"Jadi ini bersifat rewards, jadi bukan suatu gaji seperti yang di pabrik orang rekrut masuk. Beda, di sini adalah relawan. Itu harus digarisbawahi," ucapnya.

Baca juga: Muhadjir Minta Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan atas Dasar Keadilan

Arifin pun meminta keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan di RSD Wisma Atlet tidak menjadi isu yang berkepanjangan.

Ia mengatakan, seluruh nakes sudah mulai berkonsentrasi untuk mempersiapkan lonjakan kasus positif Covid-19 setelah hari raya Idul Fitri.

"Setelah konferensi ini sudah clear dan tidak membahas permasalahan insentif ini. Dan percayalah saya selaku pengendali di lapangan mengetahui anak-anak bagaimana di lapangan secara mayoritas, kami memperjuangkan mereka dan tidak tinggal diam," pungkasnya.

Baca juga: Kemenkes: Pencairan Tunggakan Insentif Nakes 2020 Capai Rp 580 Miliar

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut pembayaran tunggakan insentif tenaga kesehatan di RSD Wisma Atlet untuk Desember 2020 sudah dibayarkan sebesar Rp 11,8 miliar.

Plt Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes Kirana Pritasari mengatakan pembayaran insentif periode Januari tahap pertama dan kedua, sudah dibayarkan dengan transfer mandiri pada Februari dan Maret.

"Jadi ini dari rekening bendahara di badan PPSDM langsung kepada rekening para tenaga kesehatan, nah untuk yang April baru beberapa hari masuk, kami proses ini yang dibayarkan melalui KPPN kementerian Keuangan," kata Kirana dalam konferensi pers secara virtual, Selasa.

"Mudah-mudahan menjelang hari raya untuk teman-teman RSDC Wisma Atlet ini semua sudah bisa diterima," sambungnya.

Baca juga: Kemenkes Segera Tuntaskan Tunggakan Insentif Nakes Tahun 2020 Sebesar Rp 475,7 Miliar

Kemudian untuk pembayaran insentif Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tahun 2020, anggaran yang telah disetujui oleh BPKP adalah Rp 155,775 miliar dari tunggakan Rp 159,037 miliar.

Sementara, pembayaran yang sudah terealisasi sebesar Rp 144,8 miliar.

Untuk pembayaran insentif terkait Program Internship Dokter Indonesia (PIDI), sudah dibuka blokir anggaran sebesar Rp 177,7 miliar dari tunggakan Rp 261 miliar.

"Nah ini realisasi baru Rp 87 miliar, kami akan terus mengejar kekurangannya dan mohon maaf bila menjelang hari raya ini belum seluruhnya bisa terbayar," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Guru Besar UI Temukan Ketidaktelitian dalam Penyusunan Statuta UI, Ini Penjelasannya

Guru Besar UI Temukan Ketidaktelitian dalam Penyusunan Statuta UI, Ini Penjelasannya

Nasional
UPDATE 30 Juli: Hari ini Penambahan Pasien Sembuh Covid-19 Lewati Angka Kasus Baru

UPDATE 30 Juli: Hari ini Penambahan Pasien Sembuh Covid-19 Lewati Angka Kasus Baru

Nasional
Indonesia Beri Hibah Kemanusiaan ke Antigua dan Barbuda

Indonesia Beri Hibah Kemanusiaan ke Antigua dan Barbuda

Nasional
Terima Suntikan Vaksin Nusantara, Moeldoko: Semoga Tidak Diasumsikan Macam-macam

Terima Suntikan Vaksin Nusantara, Moeldoko: Semoga Tidak Diasumsikan Macam-macam

Nasional
Khofifah Bantah Manipulasi Data Covid-19 di Jawa Timur

Khofifah Bantah Manipulasi Data Covid-19 di Jawa Timur

Nasional
KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

Nasional
UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

Nasional
UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

Nasional
POGI: 45 Dokter Obstetri dan Ginekologi Meninggal Dunia akibat Covid-19

POGI: 45 Dokter Obstetri dan Ginekologi Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

Nasional
Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
UPDATE 30 Juli: Tambah 44.550, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 2.730.720 Orang

UPDATE 30 Juli: Tambah 44.550, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 2.730.720 Orang

Nasional
UPDATE 30 Juli: Ada 549.343 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 Juli: Ada 549.343 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X