Kemenkes Segera Tuntaskan Tunggakan Insentif Nakes Tahun 2020 Sebesar Rp 475,7 Miliar

Kompas.com - 27/04/2021, 21:51 WIB
Ilustrasi tenaga kesehatan (nakes), tenaga medis, pekerja medis. Garda depan penanganan Covid-19. SHUTTERSTOCK/ELDAR NURKOVICIlustrasi tenaga kesehatan (nakes), tenaga medis, pekerja medis. Garda depan penanganan Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan Kirana Pritasari mengatakan, pihaknya menyetujui pembayaran tunggakan insentif tenaga kesehatan (nakes) Tahun 2020 per 26 April 2021 sebesar Rp 475,7 miliar.

Pembayaran insentif nakes tersebut akan diberikan kepada 709 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) atau sekitar 79.564 nakes.

Kirana mengatakan, 704 faskes tersebut antara lain milik TNI-Polri, BUMN, kementerian dan lembaga, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS lapangan, balai, laboratorium, serta swasta dan lainnya.

"Untuk tunggakan insentif nakes tahun 2020 apabila ada yang belum dibayarkan akan dibayarkan pada APBN 2021," kata Kirana yang ditayangkan kanal YouTube Kemenkes RI, Selasa (27/4/2021).

Baca juga: Besaran Insentif Tenaga Kesehatan selama Pandemi Covid-19

Kirana juga mengatakan, untuk tunggakan insentif nakes tahun 2020 yang bersumber dari APBD akan dibayarkan pada 2021 melalui sisa dana Belanja Operasional Kesehatan (BOK) tambahan di kas daerah dan atau Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), yang dialokasikan pada DPA Dinkes dan RSUD secara terpisah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk tunggakan santunan kematian demikian juga ini bisa dibayarkan pada tahun 2021," ujarnya.

Selain itu, Kirana mengatakan, pihaknya juga mengupayakan pembayaran insentif untuk Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI), Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan relawan, dengan total besaran Rp 23,1 miliar.

Lebih lanjut, Kirana mengatakan, untuk pembayaran insentif nakes tahun 2021, pihaknya sudah menyetujui pembayaran insentif sebesar Rp 83,89 miliar untuk 82 Fasyankes atau 12.442 nakes.

Baca juga: Aturan Baru Kemenkes, Insentif Tenaga Kesehatan Langsung Dikirim ke Rekening Pribadi

Oleh karenanya, ia meminta fasyankes segera melakukan input data pada aplikasi yang disediakan Kemenkes.

"Kalau teman-teman fasyankes tidak mengajukan usulan ke dalam aplikasi, kami tidak bisa memproses. Jadi seluruh RS TNI-Polri, RS Kemenkes, RS BUMN dan RS swasta yang belum mengajukan untuk segera input datanya ke aplikasi," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.