Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di KPK walau Beda Agama Tetap Kerja Sama Berantas Korupsi, Isu Radikal Disebut Isapan Jempol

Kompas.com - 07/05/2021, 13:29 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menyatakan, isu radikal di dalam tubuh KPK hanya sebuah kabar bohong atau isapan jempol.

Hal itu ia katakan dalam sesi wawancara untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Yudi menyebutkan, meskipun pegawai di KPK berbeda agama, tetap bisa kerja sama dalam memberantas korupsi.

"Di KPK, kami walau beda agama tetap bisa kerja sama dalam memberantas korupsi. Jadi isu-isu radikal dan Taliban di luaran hanya isapan jempol," kata Yudi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (7/5/2021).

Baca juga: BKN: Nasib 75 Pegawai yang Tak Memenuhi Syarat TWK Akan Diumumkan KPK Setelah Koordinasi

Yudi pun mengatakan, sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK, dirinya juga kerap mengucapkan selamat hari raya kepada umat agama lain yang menjadi sesama rekannya di KPK.

Hal itu dia lakukan secara langsung ataupun melalui sebuah pesan singkat di grup WhatsApp.

"Saya sendiri yang muslim bukan hanya memberi ucapan selamat hari raya kepada agama lain, tapi ketika acara Natal bersama pegawai di Kantor KPK hadir memberi sambutan langsung selaku Ketua WP," ucap Yudi.

"Bahkan istri saya yang berjilbab pun pernah saya ajak dan kami disambut dengan hangat oleh kawan-kawan yang merayakan," kata dia.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa mereka yang tidak lolos TWK antara lain Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo dan penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Baca juga: Sekum Muhammadiyah Nilai Soal-soal TWK KPK Tak Ada Hubungan dengan Wawasan Kebangsaan

Adapun Tes Wawasan Kebangsaan KPK diikuti oleh 1.351 pegawai. Hasilnya, yang memenuhi syarat dan lolos TWK diketahui sebanyak 1.274 orang.

"Yang tidak memenuhi syarat (TMS) 75 orang, pegawai yang tidak hadir sebanyak dua orang," ucap Ghufron dalam konferensi pers, Rabu (5/5/2021).

Sumber Kompas.com menyebutkan bahwa 75 pegawai yang tidak lolos itu dikenal sebagai pegawai yang berintegritas.

Bahkan, ada beberapa di antara mereka yang pernah atau saat ini sedang memegang kasus besar yang sedang ditangani KPK.

Dengan demikian, ada dugaan bahwa TWK tersebut merupakan bagian dari upaya sistematis pelemahan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca juga: Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com