Kepuasan Publik atas Kinerja Meningkat, Pemerintah Diminta Tak Cepat Puas Tanggapi Hasil Survei

Kompas.com - 05/05/2021, 10:24 WIB
Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat dari Pulau Sabu Nusa Tenggara Timur saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada acara sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020). ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTOPresiden Joko Widodo mengenakan baju adat dari Pulau Sabu Nusa Tenggara Timur saat memberikan pidato dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan RI pada acara sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2020).

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas pada April 2021 menunjukkan adanya peningkatan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan secara umum. Namun, pemerintah diharapkan tidak cepat berpuas diri dalam menanggapi survei tersebut.

Sebab, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah di berbagai sektor.

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden pada 13-26 April 2021, 69,1 persen responden merasa puas dengan kinerja pemerintah. Persentase itu meningkat bila dibandingkan Agustus 2020 dan Januari 2021.

"Ada tren kenaikan memang di Agustus 2020 itu 65,9 persen, kemudian Januari meningkat sedikit 66,3 persen. Di survei yang ketiga, pada April kemarin 69,1 persen. Kalau kita lihat, trennya memang terjaga relatif naik stabil," kata peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, dikutip dari tayangan Instagram Harian Kompas, Senin (3/5/2021).

Adapun survei ini menilai empat bidang dalam pemerintahan yaitu politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, ada sejumlah masalah yang harus dihadapi pemerintah dalam situasi pandemi seperti saat ini, seperti terpuruknya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga masih belum disiplinnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga: Kepuasan Publik terhadap Pemerintah Meningkat, PKS: Jangan Lengah dengan Survei

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyoroti masih adanya sejumlah persoalan dalam penanganan pandemi, pemulihan ekonomi serta menurunnya kualitas demokrasi.

Soal penanganan pandemi, Herzaky mengatakan, euforia hadirnya vaksin Covid-19 harus diiringi dengan kebijakan terstruktur dan sistematis yang mendorong konsistensi terhadap penerapan protokol kesehatan.

Dia meminta pemerintah untuk meningkatkan tes Covid-19 per 1 juta populasi, termasuk daya jangkau tes tersebut.

Kemudian, soal pemulihan ekonomi, ia melihat konsumsi domestik pertumbuhan ekonomi masih negatif.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

Nasional
Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X