Kompas.com - 24/04/2021, 09:19 WIB

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedatangan ratusan warga negara (WN) India ke Indonesia dalam beberapa hari terakhir menuai polemik.

Pasalnya, kasus Covid-19 di India kini tengah mengalami lonjakan akibat keberadaan mutasi virus baru. Bahkan, peningkatan kasus disebut mencapai 300.000 per harinya.

Langkah pemerintah yang masih mengizinkan WN India masuk ke Tanah Air pun dipertanyakan. Meski demikian, pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk melarang sementara waktu perjalanan orang yang berasal dari India masuk ke Indonesia.

Larangan itu muncul setelah sejumlah pihak mengkritik dan mendesak pemerintah untuk menutup sementara waktu perjalanan orang dari India.

Desakan larangan perjalanan dari India

Salah satu kritikan itu datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

Ia menyarankan, pemerintah membatasi perjalanan dari India ke Indonesia hingga situasi pandemi Covid-19 di negara itu membaik.

Ia mengaku bersimpati melihat peningkatan kasus Covid-19 yang melanda India. Akan tetapi, pemerintah dinilai harus melindungi masyarakat Indonesia dari adanya potensi penularan Covid-19.

"Dalam hal ini pemerintah harus memberlakukan kebijakan larangan masuk bagi pelaku perjalanan dari wilayah India sampai situasi di India sudah membaik," kata Charles saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/4/2021).

Menurutnya, kebijakan pembatasan itu dapat dibuat dengan mengecualikan warga negara Indonesia (WNI) yang hendak pulang dari India.

Baca juga: 6 Fakta Eksodus WNA India, Masuk Melalui Bandara Soekarno-Hatta, 12 Orang Positif Covid-19

Jika WNI dari India hendak pulang ke Indonesia, dapat mengikuti protokol kesehatan dan karantina ketat.

"Kebijakan ini bisa saja dikecualikan bagi WNI yang pulang dari India, dengan mengikuti karantina ketat selama 14 hari," jelasnya.

Usulan karantina di pulau

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Melkiades Laka Lena mengusulkan agar pemerintah melakukan isolasi terhadap WN India yang telah datang di pulau tertentu.

"Kami mendorong agar penanganan WN India ini dilakukan juga dengan memakai pola yang sama seperti di awal Covid-19. Mereka dilokalisasi di pulau tertentu," kata Melki saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Pasalnya, ia melihat hal tersebut pernah dilakukan pemerintah pada awal-awal Covid-19 masuk Indonesia terhadap 188 WNI Anak Buah Kapal (ABK) kapal pesiar World Dream.

Saat itu pada Februari 2020, ratusan WNI tersebut diisolasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu.

Pemerintah dinilai sangat ketat untuk menanggapi masuknya orang dari luar negeri kala itu.

"Kita meminta pemerintah bisa melakukan seperti halnya kita melakukan di awal-awal Covid-19 lalu bahwa WN India ini sebaiknya mungkin diisolasi di satu pulau tertentu," ucap Melki.

Baca juga: Hotel di Menteng Dijaga Ketat TNI-Polri Usai Puluhan Tamu Warga India Diduga Bikin Ricuh

"Misalnya di Pulau Seribu yang terdekat yang seperti ketika kemarin dengan WN Indonesia yang ada dalam kapal pesiar, kemudian diisolasi di salah satu pulau tertentu," sambungnya.

Mudik dilarang, tetapi WNA boleh masuk

Kritik terhadap pemerintah atas masuknya ratusan WN India ke Indonesia juga datang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi menyayangkan kedatangan WN India yang jumlahnya mencapai 454 orang sejak 11-22 April, di tengah tingginya kasus Covid-19 di negara tersebut.

Padahal, kata dia, Indonesia saat ini justru sedang berupaya menekan penyebaran kasus Covid-19 dengan cara melarang mudik Lebaran.

"Pemerintah melarang mudik untuk membatasi pergerakan manusia agar bisa mencegah penularan Covid-19. Anehnya justru WNA India yang di negaranya sedang mengalami tsunami Covid-19 justru boleh datang ke Indonesia,” kata Awiek, sapaannya, dalam keterangan tertulis, Jumat.

Oleh karena itu, Awiek meminta pemerintah lewat pihak terkait lebih waspada dalam menyikapi lonjakan kasus Covid-19 dari negara lain, secara khusus di India.

Awiek meminta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), serta  Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berkoordinasi melakukan pencegahan atas kunjungan dari negara yang tingkat penyebaran Covid-19 masih tinggi.

Baca juga: Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Sebab, menurutnya, kesehatan masyarakat Indonesia harus menjadi prioritas pemerintah. Menurut dia, apabila situasi Covid-19 di Indonesia terkendali maka akan membuat pemulihan ekonomi semakin cepat.

"Salah satu yang harus dilakukan pemerintah ialah melakukan pencegahan ketat terhadap WNA dari negara yang kasus covid-nya masih tinggi seperti India,” tuturnya.

Pembatasan penerbangan

Tak berselang lama, masih di hari Jumat, pemerintah telah mendengarkan sejumlah desakan tersebut yang mengkritik kedatangan ratusan WN India.

Akhirnya, pemerintah resmi melakukan pembatasan terhadap penerbangan dari India ke Indonesia.

"Kita memang punya sikap untuk melakukan secara selektif terhadap penerbangan dari India, di antaranya adalah membatasi penerbangan. Jadi kalaupun ada, kita lakukan secara selektif," kata Menhub Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers daring, Jumat.

Dia menjelaskan, pembatasan ini mengartikan pemerintah meniadakan penerbangan reguler dari India.

Menurutnya, dengan hal ini tidak ada satupun penerbangan yang mengangkut penumpang dari India.

"Semua penerbangan penumpang tidak kita izinkan," ucapnya.

Kendati demikian, penerbangan yang mengangkut kargo masih dimungkinkan. Hal ini karena angkutan kargo dibutuhkan lantaran berkaitan dengan suplai vaksin Covid-19.

WNI dari India karantina 14 hari

Sementara itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan visa bagi WNA yang pernah tinggal maupun mengunjungi India dalam 14 hari terakhir.

Baca juga: 454 WN India Masuk ke Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta pada 11-22 April 2021

Ia menerangkan, keputusan itu diambil setelah mencermati perkembangan lonjakan kasus Covid-19 di India.

Airlangga juga menegaskan, WNI yang hendak pulang dari India tetap diperbolehkan, tetapi harus dikarantina selama 14 hari di hotel khusus.

"Dan harus lulus hasil tes PCR maksimum 2x24 jam sebelum keberangkatan, dan hari pertama kedatangan dan hari ke-13 pasca-karantina akan kembali di PCR tes," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat.

Ketua Umum Partai Golkar itu menyebutkan, kebijakan tersebut berlaku mulai 25 April 2021 dan bersifat sementara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Nasional
Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Nasional
Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Nasional
Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Nasional
Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Nasional
Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Nasional
Cerita Jusuf Kalla soal Ferry Mursyidan yang Sempat Antarkan ke Mobil Usai Acara PMI

Cerita Jusuf Kalla soal Ferry Mursyidan yang Sempat Antarkan ke Mobil Usai Acara PMI

Nasional
KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

Nasional
Sinyal Politik Jokowi Memang untuk Ganjar Pranowo

Sinyal Politik Jokowi Memang untuk Ganjar Pranowo

Nasional
Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Nasional
KPU Gandeng Cokelat Rilis 'Jingle' Pemilu 2024 Ciptaan Kikan

KPU Gandeng Cokelat Rilis "Jingle" Pemilu 2024 Ciptaan Kikan

Nasional
Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar untuk 3 Perkara Intidana

Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar untuk 3 Perkara Intidana

Nasional
Arif Rachman Disebut Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Salin BAI di Paminal Jadi BAP

Arif Rachman Disebut Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Salin BAI di Paminal Jadi BAP

Nasional
Hasil Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal dan Ismail Bolong Belum Diungkap Polri

Hasil Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal dan Ismail Bolong Belum Diungkap Polri

Nasional
Apa Itu Identitas Nasional?

Apa Itu Identitas Nasional?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.