Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Kedatangan WN India ke Indonesia, Desakan Pengetatan Pintu Masuk hingga Berujung Pembatasan Penerbangan

Kompas.com - 24/04/2021, 09:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

Pasalnya, ia melihat hal tersebut pernah dilakukan pemerintah pada awal-awal Covid-19 masuk Indonesia terhadap 188 WNI Anak Buah Kapal (ABK) kapal pesiar World Dream.

Saat itu pada Februari 2020, ratusan WNI tersebut diisolasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu.

Pemerintah dinilai sangat ketat untuk menanggapi masuknya orang dari luar negeri kala itu.

"Kita meminta pemerintah bisa melakukan seperti halnya kita melakukan di awal-awal Covid-19 lalu bahwa WN India ini sebaiknya mungkin diisolasi di satu pulau tertentu," ucap Melki.

Baca juga: Hotel di Menteng Dijaga Ketat TNI-Polri Usai Puluhan Tamu Warga India Diduga Bikin Ricuh

"Misalnya di Pulau Seribu yang terdekat yang seperti ketika kemarin dengan WN Indonesia yang ada dalam kapal pesiar, kemudian diisolasi di salah satu pulau tertentu," sambungnya.

Mudik dilarang, tetapi WNA boleh masuk

Kritik terhadap pemerintah atas masuknya ratusan WN India ke Indonesia juga datang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi menyayangkan kedatangan WN India yang jumlahnya mencapai 454 orang sejak 11-22 April, di tengah tingginya kasus Covid-19 di negara tersebut.

Padahal, kata dia, Indonesia saat ini justru sedang berupaya menekan penyebaran kasus Covid-19 dengan cara melarang mudik Lebaran.

"Pemerintah melarang mudik untuk membatasi pergerakan manusia agar bisa mencegah penularan Covid-19. Anehnya justru WNA India yang di negaranya sedang mengalami tsunami Covid-19 justru boleh datang ke Indonesia,” kata Awiek, sapaannya, dalam keterangan tertulis, Jumat.

Oleh karena itu, Awiek meminta pemerintah lewat pihak terkait lebih waspada dalam menyikapi lonjakan kasus Covid-19 dari negara lain, secara khusus di India.

Awiek meminta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), serta  Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berkoordinasi melakukan pencegahan atas kunjungan dari negara yang tingkat penyebaran Covid-19 masih tinggi.

Baca juga: Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Sebab, menurutnya, kesehatan masyarakat Indonesia harus menjadi prioritas pemerintah. Menurut dia, apabila situasi Covid-19 di Indonesia terkendali maka akan membuat pemulihan ekonomi semakin cepat.

"Salah satu yang harus dilakukan pemerintah ialah melakukan pencegahan ketat terhadap WNA dari negara yang kasus covid-nya masih tinggi seperti India,” tuturnya.

Pembatasan penerbangan

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com