Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Kompas.com - 21/04/2021, 19:20 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah untuk menghentikan vaksinasi pada kelompok masyarakat non-rentan Covid-19.

Wakil Ketua Bidang YLBHI Aditia Bagus Santoso menyebut saat ini, vaksinasi Covid-19 justru tidak diprioritaskan pada kelompok rentan seperti lansia, kelompok masyarakat dengan penyakit bawaan atau komorbid, serta masyarakat yang tinggal di daerah dengan risiko penularan tinggi.

Padahal saat ini, lanjut Aditia, Indonesia sedang menghadapi embargo vaksin dari negara lain seperti India yang mengalami kembali peningkatan kasus penularan Covid-19. Kondisi ini, kata dia, sangat ironis. 

Baca juga: Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

“Padahal WHO telah merekomendasikan bahwa kelompok rentan antara lain lansia, mereka dengan komorbid, dan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan penularan tinggi diprioritaskan untuk divaksinasi setelah tenaga kesehatan dalam rangka pengendalian pandemi,” papar Aditia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (21/4/2021).

Aditia mengkritik jumlah pemberian vaksin berdasarkan data Kemenkes 20 April. Ia menyebut pemberian dosis pertama vaksinasi Covid-19 pada kelompok lansia baru menyentuh angka 10,47 persen.

“Dan hanya 4,74 persen orang sepuh tersebut yang sudah mendapatkan dosis lengkap vaksinasi,” sambung dia.

Saat cakupan vaksinasi untuk lansia masih rendah, Aditia menyayangkan pemberian vaksinasi pada selebgram, influencer hingga pelaku seni.

“Disaat cakupan vaksinasi untuk orang tua atau kakek nenek masih rendah, vaksinasi justru diberikan terdahulu pada selebgram, influencer, artis, dan pelaku seni lainnya yang bukan merupakan kelompok rentan,” ungkap Aditia.

Aditia menuturkan, berdasarkan laporan yang diterima LBH, YLBHI dan LaporCovid-19 lansia masih mengalami kesulitan mengakses vaksin Covid-19.

“Misalnya banyak lansia di beberapa daerah seperti Depok, Semarang, DIY, dan Kabupaten Bandung Barat yang belum mendapatkan vaksinasi,” kata dia.

Baca juga: KILLCOVID19 Jemput Bola Vaksinasi Lansia, Kerahkan Bus hingga Tenaga Medis

“Ini jelas meunjukan pengabaian atas hak hidup sehat serta perlindungan kesehatan dan dari ancaman kematian karena Covid-19 bagi kelompok rentan. Sekaligus menunjukkan kekacauan program vaksinasi dan pengendalian pandemi di Tanah Air,” tutur Aditia.

Maka Aditia mendesak pemerintah untuk menghentikan vaksinasi pada seluruh kelompok non rentan dan memastikan seluruh sasaran kelompok rentan mendapatkan vaksinasi Covid-19 sesegera mungkin.

“Kami mendesak pemerintah untuk menghentikan vaksinasi kepada seluruh kelompok non rentan, dan memastikan seluruh sasaran kelompok rentan mendapatkan vaksinasi sesegera mungkin sebagai upaya perlindungan akan infeksi Covid-19,” pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com