Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usulkan Status Bencana Nasional NTT, Pimpinan DPR: Percepat Pemulihan Ekonomi

Kompas.com - 19/04/2021, 14:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengungkapkan, usulan agar pemerintah menetapkan status bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi bencana nasional telah disampaikan.

Menurutnya, status bencana nasional sangat diperlukan agar perbaikan hingga pemulihan ekonomi di NTT dapat dipercepat.

"Sudah diusulkan, ketika itu dengan Pak Melki Laka Lena yang merupakan anggota dapil NTT. Sehingga dapat memperbaiki rumah-rumah masyarakat yang hancur dan terciptanya percepatan pemulihan ekonomi kembali," kata Azis ddalam keterangannya seperti dikutip Antara, Senin (19/4/2021).

Azis mengatakan hal tersebut saat mengunjungi dapur umum di Desa Oebelo, Kabupaten Kupang, NTT pada Minggu (18/4/2021).

Politisi Partai Golkar itu berharap agar usulannya dapat segera dirapatkan dan menjadi ketetapan bersama antara Pemerintah dan DPR.

Baca juga: UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

"Nantinya akan dirapatkan di DPR untuk menjadi satu ketetapan antara pemerintah dengan parlemen," ucapnya.

Selain itu, Azis mengapresiasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dengan sigap mendirikan tenda dan dapur umum untuk para pengungsi di NTT.

Menurut dia, tenda itu dapat membantu para pengungsi yang rumahnya rusak, atau hanyut tersapu banjir bandang.

"Jadi sementara, pemulihan ekonomi dan pemerintah daerah dan pusat, teman-teman TNI ikut membantu," tuturnya.

Diketahui, bencana badai Seroja dan banjir bandang menimpa beberapa wilayah di NTT pada awal April. Bencana ini mengakibatkan hilangnya ratusan nyawa dan ribuan warga mengungsi.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengatakan jumlah pengungsi di posko penampungan korban bencana tercatat 1.023 kepala keluarga atau 4.182 orang.

Baca juga: Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Jumlah pengungsi, kata dia, kian berkurang dari awal terjadinya bencana.

"Awalnya, jumlah pengungsi yang ada di posko berjumlah 7.425 kepala keluarga atau 58.914 jiwa," kata Viktor dalam konferensi persnya yang disiarkan secara daring, Jumat (16/4/2021).

Sementara untuk pengungsi di luar posko atau di rumah-rumah keluarga berjumlah 43.425 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com