Kompas.com - 16/04/2021, 09:55 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan Dokumentasi PANKetua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai, wacana pembentukan poros koalisi Partai Islam untuk Pemilu 2024 kontraproduktif dengan upaya rekonsiliasi nasional.

"Kontraproduktif dengan upaya memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara," kata Zulkifli, melalui keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Zulkifli mengingatkan ketika Indonesia diselimuti politik identitas dan politik aliran yang menggunakan sentimen SARA pada Pilpres 2019

Menurutnya, luka dan trauma yang ditimbulkan oleh ketegangan dan tarik menarik itu masih terasa.

"Rakyat masih terbelah, meskipun elite cepat saja bersatu. Buktinya capres dan cawapres yang menjadi lawan dari pasangan pemenang kini sudah bergabung," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Wacana koalisi partai Islam itu, kata Zulkifli, justru akan memperkuat politik aliran di Indonesia.

Padahal, Zulkifli menuturkan politik aliran seharusnya dihindari.

"Sesuatu yang harus kita hindari. Semua pihak harus berjuang untuk kebaikan dan kepentingan semua golongan," tuturnya.

Zulkifli menegaskan saat ini PAN justru memperjuangkan dan memperkuat politik gagasan yang mengedepankan konsep dan program.

"Seharusnya saat ini kita bersama-sama berpikir untuk kesejahteraan rakyat, mewujudkan ide kesetaraan, merumuskan gagasan tentang kedaulatan, dan seterusnya," jelas Zulhas.

Baca juga: Fraksi PAN Dukung RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas DPR, Dinilai Mampu Beri Efek Jera ke Koruptor

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Pekan Depan

Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli Pekan Depan

Nasional
Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Nasional
Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Nasional
Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Nasional
Guru Besar UI Nilai Perlu Desentralisasi Sistem Perlindungan Sosial

Guru Besar UI Nilai Perlu Desentralisasi Sistem Perlindungan Sosial

Nasional
Jawa dan Bali Catat 758 Kasus Varian Delta

Jawa dan Bali Catat 758 Kasus Varian Delta

Nasional
Kementerian PPPA Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 360 Anak Butuh Perlindungan Khusus

Kementerian PPPA Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 360 Anak Butuh Perlindungan Khusus

Nasional
Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Nasional
Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan 'Leadership In Crisis', Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan "Leadership In Crisis", Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Nasional
Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Nasional
Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Nasional
Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X