"Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua..."

Kompas.com - 16/04/2021, 08:36 WIB
Presiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo tiba untuk melantik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Manahan Sitompul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Manahan Sitompul kembali dilantik sebagai Hakim MK masa jabatan 2020-2025 setelah masa jabatannya sebagai Hakim MK pada periode sebelumnya habis pada 28 April 2020 lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/nz

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana reshuffle atau perombakan kabinet kian santer pasca-rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta pembentukan Kementerian Investasi.

Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia juga menyebut, Presiden Joko Widodo segera melantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju.

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Ngabalin Sebut Reshuffle Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Sejumlah pihak berharap perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi tidak sekadar menjadi dagangan politik.

Reshuffle jangan jadi dagangan politik

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta agar perombakan kabinet jangan sampai hanya menjadi politik dagang sapi. Artinya, reshuffle jadi ajang tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun kabinet.

Mardani mengingatkan pemerintah memiliki banyak visi dan misi yang perlu dikejar, di antaranya pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi, hingga penanganan Covid-19.

"Jangan politik dagang sapi lagi. Ini sudah periode kedua," kata Mardani kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Meski reshuffle kabinet hak prerogatif presiden, namun Mardani menekankan soal prinsip tata kelola dan efektivitas pemerintahan yang harus dijalankan.

"Dasar reshuffle hendaknya berbasis data akurat dan adil," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Ia mengingatkan agar pembantu presiden di kabinet menghargai rencana reshuffle.

Kamhar berpendapat, jangan sampai para pembantu Presiden Jokowi melakukan gerakan tambahan yang cenderung melibatkan syahwat politik pribadi serta menjadi beban bagi Jokowi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
Penjelasan Dukcapil soal Warga Bekasi yang Gagal Vaksinasi karena NIK-nya Dipakai WNA

Penjelasan Dukcapil soal Warga Bekasi yang Gagal Vaksinasi karena NIK-nya Dipakai WNA

Nasional
Rincian Besaran Bantuan Kuota Internet untuk Siswa, Mahasiswa, Guru, dan Dosen

Rincian Besaran Bantuan Kuota Internet untuk Siswa, Mahasiswa, Guru, dan Dosen

Nasional
TNI Kirim 14 Nakes dan 190 Tabung Oksigen ke Kalimantan dan Sulawesi

TNI Kirim 14 Nakes dan 190 Tabung Oksigen ke Kalimantan dan Sulawesi

Nasional
Ramai soal Rp 11.000 Triliun di Medsos hingga Kemenkominfo Angkat Bicara

Ramai soal Rp 11.000 Triliun di Medsos hingga Kemenkominfo Angkat Bicara

Nasional
Mabes Polri Bentuk Tim Periksa Kapolda Sumsel soal Sumbangan Akidi Tio

Mabes Polri Bentuk Tim Periksa Kapolda Sumsel soal Sumbangan Akidi Tio

Nasional
PPNI Sebut Butuh Tambahan Bantuan Perawat untuk Tangani Pasien Covid-19

PPNI Sebut Butuh Tambahan Bantuan Perawat untuk Tangani Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X