Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Kompas.com - 15/04/2021, 13:58 WIB
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARISekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan pergantian kabinet atau reshuffle.

Sebab, menurut Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, partainya sejak awal selalu mendukung semua kebijakan pemerintah dengan tetap memberi masukan.

"Posisi PAN sejak awal kita sudah mengatakan PAN itu mendukung semua kebijakan pemerintah. Meskipun kita akan selalu bersuara jernih, akan memberikan masukan yang sifatnya korektif. Kita memberikan masukan yang sifatnya konstruktif," kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Soal Isu Reshuffle Kabinet, Nasdem: Yang Tahu Hanya Pak Jokowi

Eddy mengatakan, PAN juga mendukung apabila reshuffle kabinet ini terkait pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Dia berpendapat, keputusan menambah kementerian dan melebur dua kementerian itu memang dirasa menjadi kebutuhan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kinerja kabinet.

"Jadi intinya perubahan nomenklaturnya, saya kira suatu tuntutan dari kebutuhan yang sekarang ada, sehingga memang dirasakan, misalnya bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu harus berdiri sendiri," kata dia. 

Terkait mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam mengajukan pembentukan kementerian dan peleburan dua kementerian itu, ia menilai hal itu dirasa sudah sesuai etika politik yang baik.

Eddy mengatakan, Presiden Jokowi sudah mengikuti etika politik yang ada dengan mengirimkan surat untuk meminta pertimbangan kepada DPR.

"Bukan persetujuan ya, pertimbangan. Karena berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Kementerian Negara itu, Presiden punya kewenangan penuh untuk mengatur kementerian dan nomenklatur kementerian," kata dia.

Baca juga: Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Presiden, kata dia, tidak meminta persetujuan DPR, tetapi pertimbangan atas keinginan membentuk kementerian baru dan meleburkan dua kementerian.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X