"Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua..."

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI-P Arif Wibowo berharap pergantian kabinet dapat menciptakan stabilitas politik.

Kabinet yang baru nantinya diharapkan dapat membantu kinerja presiden agar lebih efektif. Arif juga menyebut bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Kita mendorong reshuffle kabinet menciptakan stabilitas politik yang lebih baik. Tidak menimbulkan gangguan dan tentu saja, memberikan daya dukung bagi kinerja presiden," ucap Arif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

Secara terpisah, Partai Gerindra menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra tidak ikut mencampuri urusan reshuffle yang diisukan akan terjadi pekan ini.

"Itu kan hak presiden untuk kemudian melakukan reshuffle. Mengenai kementerian mana saja yang kemudian di-reshuffle tentunya itu pak presiden yang tahu, sehingga kita tidak ada lagi ikut campur," kata Dasco dalam video saat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menegaskan, hanya Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan melakukan perombakan kabinet.

Namun, secara keseluruhan Ali mengatakan, tidak mudah bagi para menteri untuk bekerja di situasi pandemi Covid-19. Ia menilai para menteri, termasuk menteri dari partainya, sudah menjalankan fungsinya dengan baik.

“Secara kepuasannya ada pada beliau karena beliau (Presiden Jokowi) yang mengukur itu kan. Jadi beilau yang punya hak prerogatif untuk menilai si A, si B, si C pas dan tidaknya,” tuturnya.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan pergantian kabinet.

PAN juga mendukung apabila reshuffle ini terkait pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Sekjen PAN Eddy Soeparno berpendapat, keputusan menambah kementerian dan melebur dua kementerian itu menjadi kebutuhan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kinerja kabinet.

"Posisi PAN sejak awal kita sudah mengatakan PAN itu mendukung semua kebijakan pemerintah. Meskipun kita akan selalu bersuara jernih, akan memberikan masukan yang sifatnya korektif. Kita memberikan masukan yang sifatnya konstruktif," kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (15/4/2021).

PAN diprediksi masuk kabinet

Tanggapan lainnya juga muncul Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno. Ia memprediksi reshuffle tidak akan menyasar banyak kementerian.