"Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua..."

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana reshuffle atau perombakan kabinet kian santer pasca-rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta pembentukan Kementerian Investasi.

Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia juga menyebut, Presiden Joko Widodo segera melantik dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju.

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Ngabalin Sebut Reshuffle Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Sejumlah pihak berharap perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi tidak sekadar menjadi dagangan politik.

Reshuffle jangan jadi dagangan politik

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta agar perombakan kabinet jangan sampai hanya menjadi politik dagang sapi. Artinya, reshuffle jadi ajang tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun kabinet.

Mardani mengingatkan pemerintah memiliki banyak visi dan misi yang perlu dikejar, di antaranya pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi, hingga penanganan Covid-19.

"Jangan politik dagang sapi lagi. Ini sudah periode kedua," kata Mardani kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Meski reshuffle kabinet hak prerogatif presiden, namun Mardani menekankan soal prinsip tata kelola dan efektivitas pemerintahan yang harus dijalankan.

"Dasar reshuffle hendaknya berbasis data akurat dan adil," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Ia mengingatkan agar pembantu presiden di kabinet menghargai rencana reshuffle.

Kamhar berpendapat, jangan sampai para pembantu Presiden Jokowi melakukan gerakan tambahan yang cenderung melibatkan syahwat politik pribadi serta menjadi beban bagi Jokowi.

"Pembantu-pembantu presiden tak pantas melakukan gerakan-gerakan tambahan yang malah menjadi beban bagi Presiden. Bukan melayani rakyat malah memperturutkan syahwat politik pribadi," kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Isu Reshuffle, Demokrat Ingatkan Pembantu Presiden Tak Utamakan Syahwat Politik

Kamhar juga berpesan, para pembantu Jokowi harus mengutamakan upaya mengatasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang diderita rakyat.

Reshuffle diharapkan dorong stabilitas politik

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI-P Arif Wibowo berharap pergantian kabinet dapat menciptakan stabilitas politik.

Kabinet yang baru nantinya diharapkan dapat membantu kinerja presiden agar lebih efektif. Arif juga menyebut bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Kita mendorong reshuffle kabinet menciptakan stabilitas politik yang lebih baik. Tidak menimbulkan gangguan dan tentu saja, memberikan daya dukung bagi kinerja presiden," ucap Arif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

Secara terpisah, Partai Gerindra menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra tidak ikut mencampuri urusan reshuffle yang diisukan akan terjadi pekan ini.

"Itu kan hak presiden untuk kemudian melakukan reshuffle. Mengenai kementerian mana saja yang kemudian di-reshuffle tentunya itu pak presiden yang tahu, sehingga kita tidak ada lagi ikut campur," kata Dasco dalam video saat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menegaskan, hanya Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan untuk menentukan dan melakukan perombakan kabinet.

Namun, secara keseluruhan Ali mengatakan, tidak mudah bagi para menteri untuk bekerja di situasi pandemi Covid-19. Ia menilai para menteri, termasuk menteri dari partainya, sudah menjalankan fungsinya dengan baik.

“Secara kepuasannya ada pada beliau karena beliau (Presiden Jokowi) yang mengukur itu kan. Jadi beilau yang punya hak prerogatif untuk menilai si A, si B, si C pas dan tidaknya,” tuturnya.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan pergantian kabinet.

PAN juga mendukung apabila reshuffle ini terkait pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Sekjen PAN Eddy Soeparno berpendapat, keputusan menambah kementerian dan melebur dua kementerian itu menjadi kebutuhan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kinerja kabinet.

"Posisi PAN sejak awal kita sudah mengatakan PAN itu mendukung semua kebijakan pemerintah. Meskipun kita akan selalu bersuara jernih, akan memberikan masukan yang sifatnya korektif. Kita memberikan masukan yang sifatnya konstruktif," kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (15/4/2021).

PAN diprediksi masuk kabinet

Tanggapan lainnya juga muncul Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno. Ia memprediksi reshuffle tidak akan menyasar banyak kementerian.

Menurut dia, reshuffle hanya sebatas pada penunjukan menteri untuk mengisi jabatan Menteri Investasi dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) yang baru saja diungkap ke publik.

Namun, Adi beranggapan posisi Nadiem Makarim sebagai Mendikbud saat ini masih mungkin terkena reshuffle.

"Penggabungan dua kementerian ini bisa dipimpin Nadiem, Bambang Brodjonegoro, atau tokoh baru. Karena ini nanti jadi kementerian yang baru juga, yaitu Kemendikbudristek," kata Adi dihubungi Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Selain itu, Adi juga menilai bahwa reshuffle sangat mungkin digunakan untuk menggandeng Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam koalisi pendukung pemerintah

Pasalnya, sejak reshuffle pertama, isu PAN akan menjadi bagian dari partai koalisi pemerintah santer terdengar. Terlebih, menurut dia, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan juga tampak pro terhadap Jokowi.

"Bisa jadi reshuffle ini untuk menarik PAN masuk dalam koalisi. Sebab sejak awal Zulhas memang lebih pro ke Jokowi, yang beda dari PAN hanya Amien Rais tapi dia sekarang sudah keluar," ucap Adi.